Pramuka Masukkan Antikorupsi dalam Kurikulumnya

Reporter

Jumat, 12 September 2014 15:52 WIB

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kedua kiri) selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka didampingi Wapres Boediono (kiri) dan Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka masa bakti tahun 2013-2018 Adhyaksa Dault (ketiga kiri) beramah tamah dengan jajaran pengurus Kwarnas Pramuka yang baru dikukuhkan di Halaman Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/6). ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta -- Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault mengatakan pendidikan antikorupsi perlu dimasukkan dalam kurikulum Praja Muda Karana (Pramuka). Pendidikan itu disampaikan kepada anak didik melalui pendidikan karakter, yakni dalam aktivitas dan kegiatan kepramukaan.

“Sudah seharusnya pencegahan korupsi menjadi bagian dari pendidikan Gerakan Pramuka. Sebab, dari sinilah muncul tunas-tunas dan pemimpin bangsa kita kelak,” kata Adhyaksa dalam keterangan yang diterima Tempo, Jumat, 12 September 2014.

Hari ini, sebagai upaya mengkampanyekan gerakan antikorupsi, Kwartir Nasional Gerakan Pramuka menggelar diskusi Pramuka Expert Forum di Aula Pramuka, Gambir, Jakarta. Acara ini diharapkan menjadi ajang curah pendapat antara para pakar/tokoh dan Gerakan Pramuka dalam rangka mencegah korupsi di Indonesia.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini menjelaskan bahwa Gerakan Pramuka akan menjadi lini terdepan pencegahan korupsi di Indonesia. “Wajib hukumnya. Ini sudah amanat negara. Tri Satya dan Dasa Dharma yang harus ditunaikan oleh semua anggota Pramuka sebagai tunas bangsa, pemimpin dunia di masa depan,” tuturnya.

Tri Satya dan Dasa Dharma Pramuka menegaskan komitmen kejujuran, patriotis, cinta tanah air, bela negara, patriot bangsa, bangga dengan negeri sendiri, dan peduli kepentingan nasional. Nilai-nilai Tri Satya maupun Dasa Dharma Pramuka ini dipegang teguh oleh anggota Pramuka. (Baca: SBY: Pramuka Membentuk Karakter Kaum Muda)

Kasus-kasus korupsi telah banyak menyeret pimpinan kementerian/lembaga maupun partai politik. Tren menunjukkan bahwa skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia versi Transparency International meningkat dalam lima tahun terakhir seiring dengan semakin aktifnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus-kasus korupsi yang melibatkan para penyelenggara negara.

Acara diskusi Pramuka Expert Forum ini menghadirkan narasumber antara lain Busyro Muqoddas (Wakil Ketua KPK), Prof. Dr. Alois Nugroho (Guru Besar Unika Atmajaya), Asep Rahmat Fajar, SH, MA (peneliti), Ine Febrianti (Andalan Nasional bidang Perencanaan, Pengembangan dan Kerja Sama (Renbangma).

Wakil Ketua Perencanaan, Pengembangan dan Kerja Sama (Renbangma) Kwarnas Pramuka, Marbawie A. Katon, M.Si., menyatakan bahwa hasil diskusi akan didokumentasikan oleh Gerakan Pramuka bersama-sama dengan Pramuka Expert Forum (PEF). “Kemudian kami jadikan sebagai bagian dari pemikiran strategis Gerakan Pramuka,” ujarnya

Marbawi berharap Pramuka Expert Forum ini menjadi kontribusi yang bermanfaat dari Gerakan Pramuka terhadap berbagai masalah berbangsa dan bernegara, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, maupun keamanan. (Baca juga: Kunjungan Siswa Siswi Pramuka ke Museum Nasional)

AGUSSUP




Terpopuler:

Diminta Copot Jabatan, Ahok Tantang Gerindra
Sengkarut Pilkada di DPR, Ini Asal Mulanya
Pemerintah Mati-matian Loloskan Pilkada Langsung

Berita terkait

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

3 jam lalu

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

Warga Panama pada Minggu, 5 Mei 2024, berbondong-bondong memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum untuk memilih presiden

Baca Selengkapnya

Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

1 hari lalu

Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

Kuasa hukum Harvey Moeis dan istrinya Sandra Dewi, Harris Arthur Hedar, membantah kliennya berkeliaran di salah satu pusat pembelanjaan di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

3 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

3 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

3 hari lalu

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

3 hari lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

4 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

4 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

5 hari lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya