TEMPO.CO, Jakarta - Bupati Solok, Sumatera Barat, Syamsu Rahim mengatakan saat dirinya mencalonkan diri sebagai Wali Kota Sawahlunto pada 2003, dia diminta menyerahkan Rp 250 juta pada tiap anggota Dewan.

"Tak bisa membayar saya kalah, baru menang saat pemilihan langsung," kata Syamsu dalam Rapat Koordinasi Nasional Luar Biasa Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di Hotel Grand Sahid, Kamis, 11 September 2014. (Baca: Selain Ahok, Ada Kader Golkar Tolak RUU Pilkada)

Ketika pilkada langsung berjalan, Syamsu kembali mencalonkan diri namun di daerah yang berbeda, yakni Solok dan berhasil menang. "Saya gak keluar uang sepeser pun untuk Dewan," kata kader Golkar tersebut.

Syamsu mengatakan dirinya siap diberi sanksi oleh Partai Golkar karena tidak sejalan dengan sikap Partai Golkar yang mendukung pilkada tak langsung. Menurut dia, yang harus dibenahi adalah sistem dan pengawasan pilkada langsung, bukan mekanisme pemilihannya. "Mundur gak mundur terserah partai, kalau gak seneng sama statement saya silakan," ujar dia.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa Koalisi Merah Putih yang diikuti partainya hanya bersifat insidental dan kebutuhan sesaat. "Yang kita butuhkan adalah jangka panjang, bagaimana hak individu masyarakat dihargai," ujar dia. (Baca: Ridwan Kamil Ajak Bupati Demo Tolak RUU Pilkada)

Bupati dan wali kota seluruh Indonesia menolak pilkada tak langsung. Untuk itu, mereka akan menyampaikan surat penolakan tersebut ke Presiden SBY dan Komisi II DPR.

Saat ini dalam pembahasan RUU Pilkada, ada enam fraksi yang tak setuju pilkada langsung, yakni fraksi Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sosial, Partai Amanat Nasional, dan Partai Gerindra. (Baca: Wali Kota Yogya dan Wakilnya Tolak RUU Pilkada)

Sedangkan Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Hanura mengikuti pemerintah. Partai Demokrat sebagai partai pemerintah masih konsisten menolak pilkada langsung dengan alasan penghematan anggaran dan menghindari politik uang dalam pilkada langsung. Sementara, pemerintah mendukung pilkada langsung.

TIKA PRIMANDARI

Berita Lain:
Ahok Mundur dari Gerindra, Ini Kata Jokowi
Ahok: Saya Bukan Kader Gerindra yang Baik
Prabowo Legowo Ahok Keluar dari Gerindra