TEMPO.CO, Jakarta - Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih menyiapkan evaluasi terhadap kepala daerah yang menolak pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Rencananya kepala daerah ini akan dipanggil untuk didengarkan alasan penolakan ini.

"Kami memiliki mekanisme untuk mengevaluasi kader yang menjadi kepala daerah," kata Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Abdul Hakim, Kamis, 11 September 2014. Dia mengatakan akan memanggil kadernya yang mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung. "Kami akan berikan penjelasan." (Baca: PDIP Lamongan Bikin Petisi Tolak Pilkada DPRD)

Abdul Hakim mengatakan pengurus pusat PKS sudah memutuskan mendukung pemilihan melalui DPRD. Dia tidak menampik, pemilihan langsung oleh rakyat justru menguntungkan PKS yang memiliki banyak kader. "Banyak kader yang kami usung menang," kata dia.

Dia mengatakan PKS secara formal sudah mengeluarkan keputusan. Karena itu, semua kader tanpa kecuali mesti tunduk kepada keputusan ini. Menurut Abdul Hakim mungkin saja ada kader yang belum sepenuhnya paham terhadap alasan pemilihan melalui DPRD. Dia mengatakan akan mempelajari dulu siapa saja kader pendukung pemilukada langsung. (Baca: Ridwan Kamil Ajak Bupati Demo Tolak RUU Pilkada)

Ketua Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Dimyati Natakusumah mengatakan belum mendengar adanya penolakan dari kader ihwal pemilukada DPRD. Namun dia memastikan semua kader bakal taat pada keputusan partai. "Kami tak menyiapkan sanksi," kata Dimyati.

Dimyati mengatakan pemilihan langsung atau lewat DPRD sah secara konstitusi. Namun Ketua MPR ini menjelaskan pemilihan lewat DPRD akan lebih mudah diawasi jika terkait dengan politik uang. Selain itu, dalam pemilihan langsung tak semua masyarakat memiliki kemampuan untuk mengenali calonnya. "Jangkauan media kan terbatas," kata Dimyati.

WAYAN AGUS PURNOMO

Berita Lain:
Ahok Mundur dari Gerindra, Ini Kata Jokowi
Ahok: Saya Bukan Kader Gerindra yang Baik
Prabowo Legowo Ahok Keluar dari Gerindra