Kasus Suryadharma, KPK Periksa Bendahara Haji
Kamis, 11 September 2014 13:25 WIB
Mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali dicecar pertanyaan oleh awak media usai kunjungi Rumah Polonia, di Jl. Cipinang Cempedak, Jakarta Timur (26/5). TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO , Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Bendahara Sekretariat Penyelenggaraan Haji dan Umrah 2012 Suharti. Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan Suharti dipanggil terkait dengan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji. "Sebagai saksi untuk tersangka SDA (Suryadharma Ali)," kata Priharsa di kantornya, Kamis, 11 September 2014. (Baca: Politikus PDIP dan Demokrat Diperiksa Kasus Haji ) KPK menetapkan Suryadharma sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji periode 2012-2013 pada 22 Mei 2014. Dia diduga menyelewengkan akomodasi haji dengan total anggaran Rp 1 triliun. Suryadharma juga diduga menyalahgunakan wewenang karena membawa rombongan haji gratis yang terdiri atas keluarga, kolega, dan anggota DPR. (Baca: Cegah 6 Anggota DPR, KPK Geber Kasus Haji) KPK sedang mendalami kasus ini. Juru bicara KPK, Johan Budi, menuturkan penyidik mengarah ke proses penganggaran dalam pelaksaan haji 2012-2013 itu. Namun Suryadharma membantah terlibat dalam kasus tersebut. LINDA TRIANITA
Baca juga: Gerindra: Ahok Tak Tahu Terima Kasih Benda Ini Wajib Dibawa Jokowi-Iriana ke Istana Ahok Mundur dari Gerindra, Ini Kata Jokowi Perludem: SBY Bertanggungjawab Soal RUU Pilkada LSI: 81,53 Persen Massa Prabowo Setuju Pilkada Langsung
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
8 jam lalu
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca Selengkapnya
KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya
8 jam lalu
KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya
Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli
Baca Selengkapnya
Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi
11 jam lalu
Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho
Baca Selengkapnya
KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej
11 jam lalu
KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej
Baca Selengkapnya
Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD
14 jam lalu
Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD
KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo
Baca Selengkapnya
Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri
20 jam lalu
Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.
Baca Selengkapnya
KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej
21 jam lalu
KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej
KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.
Baca Selengkapnya
KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi
22 jam lalu
KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.
Baca Selengkapnya
Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti
1 hari lalu
Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti
Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.
Baca Selengkapnya
Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK
1 hari lalu
Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK
Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
6 jam lalu
6 jam lalu
6 jam lalu
9 jam lalu
10 jam lalu
11 jam lalu
14 jam lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu