Gubernur DKI Jakarta yang baru Joko Widodo (kanan) bersama wakilnya Tjahaya Purnama (Kedua kanan) menyapa waga dan pendukunganya usai Sidang Paripurna Istimewa DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Senin (15/10). ANTARA/Zabur Karuru
TEMPO.CO,Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan tak bisa menenggang sikap Partai Gerindra mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD. (Baca: RUU Pilkada Disahkan, Ahok Urung Maju di 2017)
Menurut dia, sistem pemilihan secara langsunglah yang memungkinkan dia dan Joko Widodo memimpin Jakarta. "Kalaupun nanti misalnya 2017 saya terpilih lagi, saya tidak mau jadi budak DPRD," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 10 September 2014. (Baca: Ahok: Saya Bukan Kader Gerindra yang Baik)
Selama dua tahun menjalankan pemerintahan di DKI Jakarta, Ahok merasa tak mendapat dukungan penuh dari DPRD, terutama dalam hal penetapan APBD yang selalu molor dari jadwal. "Kalau saya bertanggung jawab ke DPRD, bukannya rakyat, pasti sudah lama saya dipecat," kata Ahok. (Baca: Ahok Ingatkan Gerindra Minta Bantuan PDIP)
Kontrol terhadap pemerintah, menurut Ahok, tak semata berada di tangan anggota Dewan, tapi juga rakyat. "Kalau yang mengawasi hanya 100 orang, ya, digaji saja. Kita kasih servis saja jalan-jalan keluar negeri," kata Ahok dengan nada menyindir. (Baca: Alasan Ahok Jatuh Cinta dan Putus dari Gerindra)
Sebelumnya, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik meradang karena rencana pengunduran diri Ahok dari Gerindra langsung disampaikan kepada media massa. Dia menyebut Ahok arogan dan melupakan peran partai ketika mengusungnya maju dalam pilkada DKI Jakarta 2012. (Baca: Ahok Mundur, Gerindra: Dikabulkan dengan Senang Hati)
Dengan mundurnya Ahok dari keanggotaan partai, Gerindra tak lagi berkewajiban mendukung Ahok. Sebagai mitra kerja, mereka akan tetap mengawal jalannya program pemerintah. "Tapi sudah tidak ada kewajiban lagi (mendukung)," kata Taufik di kantornya. (Baca: Ahok Mundur dari Gerindra, PDIP Siap Tampung)
