TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti senior Lingkaran Survei Indonesia Adjie Alfaraby mengatakan konstituen Koalisi Merah Putih tetap mendukung pelaksanaan pilkada langsung. "Konstituen Koalisi Merah Putih bersatu mendukung pilkada langsung," kata Adjie saat dihubungi Tempo, Rabu, 10 September 2014.

Menurut Adjie, partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih di DPR harus melihat keinginan konstituennya. "Kan, mereka harus mewakili aspirasi konstituen," katanya. Akan tetapi, yang terjadi malah, dia melanjutkan, perbedaan pendapat antara Koalisi Merah Putih di DPR dengan konstituen partainya masing-masing. (Baca: Survei: Pemilih Prabowo-Hatta Tolak RUU Pilkada)

Sebelumnya, isu mengenai pelaksanaan pilkada yang akan dipilih oleh DPRD marak diributkan. Pilkada yang tadinya dipilih secara langsung oleh masyarakat akan diganti dengan pilkada yang dipilih oleh DPRD.

Keinginan mengubah pilkada agar dipilih oleh DPRD didukung oleh partai di DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Salah satu alasan DPR mencanangkan RUU ini adalah untuk menghemat anggaran pilkada. (Baca: KPK: Pilkada di DPRD Ancaman Demokrasi)

Menanggapi perbedaan itu, menurut Adjie, Koalisi Merah Putih di DPR harus memikirkan ulang keinginan mengesahkan RUU Pilkada oleh DPRD. "Karena aspirasi siapa yang mereka salurkan tidak jelas," kata dia. "Kan, jelas konstituen mereka ingin tetap pilkada langsung," kata Adjie.

Selain itu, ujarnya, adanya perbedaan pendapat ini jangan sampai menyebabkan pengkhianatan partai. "Harus diingat konstituen punya andil besar dalam suatu partai," kata dia.

Berdasarkan hasil survei LSI pada 5-7 September lalu, konstituen Partai Golkar mendukung pilkada langsung sebesar 81,20 persen, Demokrat sebesar 80,77 persen, Gerindra 82,55 persen, PKS 80,23 persen, PAN 85,11 persen, PPP 78,66 persen, dan PBB 87,65 persen. "Ini jumlah yang sangat tinggi dari konstituen partai," kata Adjie.

ODELIA SINAGA

Terpopuler:
Jokowi Tolak Mercy, Sudi: Mau Mobil Bekas?
RUU Pilkada, Jokowi Siap Terima Ahok Jadi Sekutu
Ketua PBNU: Pilkada Langsung Bukan Perintah UUD45
Jokowi Pilih Pakai Mobil Dinas Lawas
Murah, Mercy Jadi Mobil Dinas di Kabinet Jokowi