TEMPO.CO,Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik menuding ada pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas kekurangan dalam penyelenggaran pemilihan kepala daerah.
"Siapa, sih, sebenarnya sumber penyimpangan yang terjadi? Bung Philip sudah menjelaskan," katanya setelah menghadiri diskusi dengan beberapa pengamat pemilu, Rabu, 10 September 2014. (Baca: PKS Ancam Pecat Kader yang Tolak Pilkada DPRD )
Sebelumnya, pengamat politik Philips Vermonte menyebut peserta pemilu sebagai salah satu pihak yang kerap melakukan penyimpangan.
Husni juga mempertanyakan soal efisiensi anggaran yang bisa dicapai leway pilkada melalui DPRD. "Sesungguhnya anggaran untuk pemilu itu belum layak dinyatakan inefficiency terhadap negara," katanya.
"Memang kita penting melakukan penghematan negara untuk kegiatan tidak penting. (Tapi) apakah kelembagaan demokrasi ini penting bagi negara atau tidak? Titik geraknya harus jelas dulu," katanya. (Baca: LSM Bandung Tolak Pilkada Lewat DPRD)
Ia mencontohkan kondisi di negara-negara Arab. "Apa jadinya kalau kita seperti Arab Spring? Berapa anggaran negara yang terbuang karena tidak selesainya konflik? Apakah kita bisa hitung kerugian yang mungkin akan timbul dengan biaya yang harus dikeluarkan dengan pemilu ini? Berapa persen biaya pemilu dibandingkan APBN kita? Itu juga jumlahnya masih kecil sekali," katanya.
