Gubernur DKI Jakarta nonaktif sekaligus presiden RI terpilih 2014-2019 Joko Widodo bersama Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Balaikota, Jakarta, 23 Juli 2014. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mengatakan tak mungkin menjabat sebagai wakil gubernur jika partai pengusungnya, Gerindra, tak meminta 'bantuan' PDI Perjuangan dalam Pilkada DKI Jakarta pada 2012. (Baca: Ahok Mundur dari Gerindra, Ini Kata Jokowi)
Jika Pilkada waktu itu dipilih dewan, menurut Ahok, pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramly dipastikan jadi pemenang, karena hampir semua partai mendukung Foke, sapaan Fauzi. "Gerindra pada waktu itu hanya memiliki enam kursi di DPRD. Gerindra juga tak bsa mencalonkan saya, harus minta bantuan PDIP," kata Ahok di Balai Kota, Rabu, 10 September 2014. (Baca: PDIP Buka Pintu untuk Ahok)
Begitu juga yang terjadi ketika Ahok mencalonkan diri menjadi Bupati Belitung Timur periode 2005-2006. "Kita logika saja, kalau dipilih DPRD, Ahok tak pernah jadi Bupati," ujarnya. Alasannya, fraksi Partai Bulan Bintang menguasai lebih dari 50 persen kursi di DPRD. Sementara partai yang menaungi Ahok, Partai Indonesia Baru (PIB), hanya mendapat 10 persen kursi. (Baca: Ahok Siapkan Surat Undur Diri dari Gerindra)
Jika calon kepala daerah saat itu dipilih oleh dewan, Ahok mengatakan, warga Belitung tak akan merasakan Ahok jadi bupati, dan punya program jaminan kesehatan, pendidikan, dan penghematan anggaran. (Baca: Alasan Ahok Jatuh Cinta dan Putus dari Gerindra)
Ahok mengatakan, Gerindra sudah salah kaprah soal RUU Pilkada. Karena, jika kepala daerah dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tak akan ada kesempatan bagi dirinya untuk terpilih. (Baca juga: PDIP Buka Pintu untuk Ahok)
