TEMPO.CO, Kupang - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mengatakan lembaganya menemukan adanya indikasi keberadaan mafia atau kartel sapi di Nusa Tenggara Timur. Komisi, kata dia, akan berupaya agar peternak tidak dirugikan oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab.
"Di NTT ada indikasi mafia sapi. Namun, kami belum tahu siapa pelakunya," kata Busyro ketika menggelar pertemuan tentang tata niaga daging sapi di Kupang, Rabu, 10 September 2014.
Busyro mengaku telah melihat sejumlah lokasi pembibitan dan rumah potong hewan (RPH) di NTT untuk mengetahui proses pengiriman sapi ke daerah lain. "Hal ini dilakukan untuk mencegah mafia dan kartel sapi yang diindikasikan di NTT bisa dicegah secara dini," ujarnya.
Menurut dia, indikasi keberadaan mafia sapi terungkap setelah mantan Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera Lutfi Hasan Ishaaq ditangkap dalam kasus impor sapi. Salah satu pertanyaan dalam kasus tersebut adalah mengapa sapi harus diimpor dari luar negeri. "Justru dengan impor berlebihan bisa dimanfaatkan untuk suap," kata Busyro.
Impor daging sapi dari luar negeri, kata dia, sangat merugikan peternak di Indonesia, termasuk NTT. Oleh karena itu, mafia dan kartel sapi di NTT harus dimonitor bersama.
Kepala Dinas Peternakan NTT Thobias Uly mengatakan populasi ternak sapi ongol dan sapi Bali di daerahnya mencapai 823 ribu ekor. Dari jumlah itu, setiap tahun NTT mengirimkan sapi hidup ke Jakarta dan Kalimantan untuk memenuhi kebutuhan daging sebanyak 60 ribu ekor. "Populasi sapi masih cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan daging nasional," katanya.
YOHANES SEO
Terpopuler:
Jokowi Tolak Mercy, Sudi: Mau Mobil Bekas?
RUU Pilkada, Jokowi Siap Terima Ahok Jadi Sekutu
Ketua PBNU: Pilkada Langsung Bukan Perintah UUD45
Jokowi Pilih Pakai Mobil Dinas Lawas
Murah, Mercy Jadi Mobil Dinas di Kabinet Jokowi
Berita terkait
KPK Terima Konfirmasi Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Bakal Hadiri Pemeriksaan Hari Ini
1 jam lalu
Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sudah 2 kali mangkir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya dan tengah mengajukan praperadilan.
Baca SelengkapnyaKasus Suap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru
5 jam lalu
KPK menangkap Abdul Gani Kasuba beserta 17 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Malut dan Jakarta Selatan pada 18 Desember 2023.
Baca SelengkapnyaBabak Baru Konflik KPK
10 jam lalu
Dewan Pengawas KPK menduga Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melanggar etik karena membantu mutasi kerabatnya di Kementerian Pertanian.
Baca SelengkapnyaKPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City
10 jam lalu
KPK telah menetapkan bekas Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan bekas Sekda Bandung Ema Sumarna sebagai tersangka kasus suap proyek Bandung Smart City.
Baca SelengkapnyaMantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK
11 jam lalu
Mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto menganggap Nurul Ghufron tak penuhi syarat lagi sebagai pimpinan KPK. Insubordinasi melawan Dewas KPK.
Baca SelengkapnyaPraperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di PN Jaksel Ditunda, KPK Tak Hadiri Sidang
12 jam lalu
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor mengajukan praperadilan ke PN Jakarta selatan. Dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK.
Baca SelengkapnyaDua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini
15 jam lalu
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana praperadilan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor, Senin, 6 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja
20 jam lalu
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan jemput paksa terhadap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor tak perlu harus menunggu pemanggilan ketiga.
Baca SelengkapnyaNurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan
2 hari lalu
Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah
Baca SelengkapnyaDugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti
2 hari lalu
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.
Baca Selengkapnya