TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum tata negara, Refly Harun, mengatakan lebih baik melakukan penghematan biaya pemilihan langsung ketimbang pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait dengan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

"Lebih baik berhemat biaya," ujar Refly dalam jumpa persi di Galeri Resto Cikini, Selasa, 9 September 2014.

Adapun, perubahan sistem pemilihan kepala daerah sedang dibahas antara pemerintah dan DPR. Sebagian besar fraksi Koalisi Merah Putih mendukung perubahan itu karena sistem pemilihan langsung yang berlaku saat ini diklaim membebani anggaran negara. (Baca: Pilkada Oleh DPRD Tutup Peluang Calon Independen)

Meski begitu, Refly menyebutkan ada beberapa langkah yang bisa diterapkan untuk menekan pembiayaan pemilihan langsung. Pertama, dengan melakukan pilkada serentak. Menurutnya, pemilihan ini bisa menghemat anggaran ketimbang harus melakukan pilkada satu-satu. "Bisa pilkada nasional,"katanya.

Kedua, memangkas jumlah pengawas. Selama ini, kata Refly, jumlah pengawas yang berada di tempat pemungutan suara memakan biaya banyak. Lantaran itu, cukup hanya dengan pengawasan dari masyarakat, partai politik, dan pemantau pemilu.

Ketiga, menyelenggarakan pemilu satu putaran. "Mungkin banyak yang menolak," katanya, Tapi alasannya, ujar Refly, mengadakan putaran kedua akan memakan biaya lagi.

Menurutnya, itu sangat membebani Anggaran Pengeluaran Belanja Negara dan Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah. Sebab itu, kata Refly, sebenarnya yang meraih suara terbanyak langsung dinyatakan sebagai pemenang. (Baca: Pilkada oleh DPRD, Ganjar: Itu Tindakan Ngawur)

Keempat, membatasi pengeluaran dana kampanye. Menurutnya Refly, pembatasan itu tidak hanya untuk menekan dana sumbangan, melainkan juga membatasi pengeluaran biaya kandidat selama masa kampanya.

Kelima, membatasi modal kampanye. Menurutnya, saat pemilu lalu sangat kentara iklan kampanye di berbagai media. "Luar biasa itu," katanya. Sebab itu, ujarnya, perlu ada penghematan modal dan juga meminimalkan pengerahan massa.

Menurut Refly, ada banyak cara untuk menghemat proses pilkada ketimbang pemilihan melalui DPRD. Karena, kata Refly, saat ini masyarakat Indonesia sudah memilih sistem demokrasi. Sehingga kedaulatan rakyat ini, ujarnya, harus menghendaki partisipasi masyarakat secara langsung dalam memilih pemimpinnya

TRI SUSANTO SETIAWAN

Berita Lain
Temui Mega, Risma Tak Bersedia Jadi Menteri Jokowi
PKS Blunder Usung Pilkada Tak Langsung
Ketemu Sudi Silalahi, Rini Minta Maaf