Seorang panitia TPS menyaksikan penghitungan suara Pemilukada DKI Jakarta putaran dua di TPS 22, Petamburan, Jakarta, 20-9, 2012. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Lingkaran Survei Indonesia (LSI )baru saja melakukan survei mengenai pemilihan kepala daerah oleh DPRD yang dilakukan pada 5-7 September lalu.
"Hasilnya, publik menolak pilkada dilakukan oleh DPRD," kata Adjie Alfaraby, salah satu tim riset LSI, di kantor LSI Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa, 9 September 2014.
Menurut Adjie, isu mengenai pilkada oleh DPRD sebenarnya harus memperhatikan dua hal, yaitu rasionalitas kebijakan dan legitimasi publik. (Baca: Ahok Ogah Berpartai Gara-gara RUUPilkada)
"Saat ini yang ramai diberitakan hanya dari rasionalitas kebijakan," ujarnya. Rasionalitas kebijakan telah banyak dibahas oleh para LSM dan akademik atau pengamat politik. "Tapi yang legitimasi publik belum banyak," katanya.
Sebelumnya, saat ini isu mengenai pilkada yang akan dipilih oleh DPRD sedang marak diperbincangkan. Pilkada yang tadinya dipilih secara langsung oleh masyarakat, akan diganti dengan pilkada yang dipilih oleh DPRD. Salah satu alasan DPR mencanangkan RUU ini adalah untuk penghematan anggaran pilkada.
Menanggapi isu tersebut, LSI segera membuat suatu survei dari segi publik. "Karena itu kami concern ke legitimasi publik," kata Adjie. (Baca: LSM Tuntut RUUPilkada Disetop)
Hasil survei yang dilakukan oleh LSI menunjukkan masyarakat atau publik memilih pilkada tetap dilakukan secara langsung, bukan oleh DPRD. "Masyarakat masih peduli dengan hak politiknya," ujar dia.
Berdasarkan data yang dihasilkan LSI, sebanyak 81,25 persen responden menyatakan setuju apabila pilkada dipilih secara langsung. Hanya 10,71 persen yang menyetujui kepala daerah dipilih oleh DPRD. "Itu menunjukkan masyarakat masih mau terlibat dan menggunakan hak politik mereka," kata Adjie.
Survei yang dilakukan oleh LSI melibatkan 1.200 responden dan menggunakan metode multistage random sampling.
