Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hadi Poernomo saat menjawab pertanyaan wartawan di kantor BPK, Jakarta, (21/4). Pada 21 April 2014, Hadi Poernomo resmi pensiun sebagai Ketua BPK. Tempo/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Peter Umar. "Dia diperiksa untuk kasus dugaan korupsi pajak Bank Central Asia," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, 9 September 2014. (Baca: KPK Didesak Jadikan Kasus BCA Pintu Usut BLBI)
Dalam kasus yang diduga merugikan negara Rp 375 miliar, KPK telah menetapkan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo sebagai tersangka. Saat menjabat Direktur Jenderal Pajak, Hadi mengabulkan permohonan keberatan pajak BCA melalui nota dinas bernomor ND-192/PJ/2004/ pada 17 Juni 2004. Nota dinas yang dikeluarkan mendadak tersebut menganulir penolakan keberatan Direktorat Pajak Penghasilan yang saat itu dipimpin Sumihar Petrus Tambunan. (Baca: Kasus Pajak BCA, KPK Periksa Bawahan Hadi)
Menurut salinan nota dinas yang diperoleh Tempo, Hadi menyebutkan sejumlah alasan pengabulan permohonan keberatan pajak BCA atas terdapatnya koreksi fiskal pemeriksa pajak senilai Rp 5,5 triliun. Menurut Hadi, seperti disebut dalam dokumen itu, BCA dianggap masih memiliki aset dan kredit macet yang ditangani Badan Penyehatan Perbankan Nasional sehingga koreksi Rp 5,5 triliun dibatalkan.
Karena pembatalan tersebut, negara kehilangan pajak penghasilan dari koreksi penghasilan BCA senilai Rp 5,5 triliun. Perhitungan KPK nilainya Rp 375 miliar.
Atas perbuatannya, KPK menjerat Hadi dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dia dituduh telah melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang jabatannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang menimbulkan kerugian negara.
Ancaman maksimal bagi Hadi adalah 20 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Tak hanya itu, KPK juga menyisipkan Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal ini mengatur suatu bila perbuatan dilakukan secara bersama-sama, bukan hanya Hadi.
