Mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali dicecar pertanyaan oleh awak media usai kunjungi Rumah Polonia, di Jl. Cipinang Cempedak, Jakarta Timur (26/5). TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO,Jakarta - Konflik internal di tubuh Partai Persatuan Pembangunan kembali terjadi. Salah seorang ketua partai ini bercerita, rapat rencana pencopotan Suryadharma Ali dari posisi ketua umum partai dibahas dalam sebuah pertemuan di Hotel Capitol, Jakarta Barat, Kamis pekan lalu.
Rapat itu dihadiri dua Wakil Ketua Umum PPP, yaitu Emron Pangkapi dan Suharso Monoarfa, Ketua Dewan Pertimbangan Zarkasih Nur, dan Sekretaris Jenderal Romahurmuziy. "Keputusan diambil setelah dia (Surya) tak mau didesak mundur dari jabatannya," kata sumber ini kepada Tempo, Ahad, 7 September 2014.
Saat ditanya soal ini, Zarkasih Nur membenarkan adanya rapat itu. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah di era Presiden Abdurrahman Wahid itu mengaku ikut membahas rencana pencopotan Suryadharma. (Baca: Zarkasih Ragu Rencana Kudeta PPP Bisa Berjalan)
Adapun Emron tak membantah kabar tentang rapat untuk mencopot Suryadharma. "Coba tanya ke Pak Romi (Romahurmuziy), kami sudah menunjuknya sebagai juru bicara," katanya saat dihubungi, Ahad lalu. Adapun Romi tidak berhasil dihubungi Tempo hingga berita ini ditulis.
Namun Zarkasih merasa kurang yakin rencana pencopotan ini bisa berjalan mulus lantaran Suryadharma sudah mencium strategi politik itu. Tersangka kasus korupsi proyek haji ini lantas membentengi diri melalui pengurus pusat PPP. "Saya dapat info, mereka akan menggelar rapat Selasa malam untuk memperkuat kekuatan," katanya.
Zarkasih menyesalkan mudah tunduknya pengurus PPP kepada Suryadharma. Padahal eks Menteri Agama itu sudah melanggar etika sebagai politikus. Apalagi pencopotan Suryadharma tidak akan melanggar konstitusi partai selama alasannnya tepat. (Baca: Suryadharma Ali Akhirnya Jadi Tersangka)
Dia menilai kebijakan Suryadharma bergabung dalam Koalisi Merah Putih, partai pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, dan statusnya sebagai tersangka kasus haji sudah cukup untuk melengserkannya dari jabatan tertinggi di PPP.
