TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo mengatakan Tim Transisi bekerja terlampau semangat sehingga dinilai melanggar aturan koordinasi dengan kementerian koordinator terkait.

"Ada saja yang terlampau semangat bekerjanya," kata Jokowi di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Ahad, 7 September 2014.

Jokowi menilai kerja Tim Transisi masih wajar. Menurut dia, kedatangan Tim Transisi ke kementerian adalah meminta data perihal masalah-masalah tertentu. "Masak, minta data tidak boleh," kata Jokowi. (Baca: Jokowi: Saya Jangan Diisolasi dari Rakyat)

Pernyataan ini merupakan tanggapan Jokowi soal teguran dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Pekan lalu, Presiden SBY mengeluhkan adanya individu yang mengatasnamakan Tim Transisi, lantas dengan leluasa berkoordinasi dengan kementerian dan badan usaha milik negara tanpa izin kementerian koordinator terkait. Presiden beranggapan adanya Tim Transisi tidak semestinya membuat kesan ada pemerintahan bersama.

Keluhan presiden ini diikuti terbitnya surat edaran yang ditulis Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Surat ini dikirimkan ke semua kementerian, yang isinya agar Tim Transisi berkoordinasi dengan kementerian koordinator terkait. (Baca: Jokowi Diminta Bernyali Ungkap Dalang Kasus Munir)

"Saya terbitkan surat itu agar koordinasi antara pemerintah dan Tim Transisi berjalan tertib," kata SBY. Dia mengatakan era pemerintahan Presiden SBY masih berlangsung hingga 20 Oktober mendatang. "Ini bukan pemerintahan bersama," katanya.

Wakil presiden terpilih, Jusuf Kalla, justru menanggapi santai teguran Presiden SBY terhadap sepak terjang Tim Transisi. Menurut dia, kritik kepada Tim Transisi merupakan pembelajaran berharga bagi tradisi baru dalam menyiapkan peralihan kepemimpinan. "Wajar saja kritik itu. Biar sambil belajar juga Tim Transisi ini," ujarnya. (Baca: Jokowi-JK dan Mega Hadiri Acara Silaturahmi FPDIP)

Ihwal adanya individu dari Tim Transisi yang dinilai bergerak tanpa koordinasi, JK, yang juga Ketua Palang Merah Indonesia, menganggap sebagai konsekuensi dari besarnya partisipasi publik mewujudkan kemenangan Jokowi-JK saat pemilu presiden 2014 lalu.

Dengan demikian, banyak pihak yang mengklaim terlibat dalam proses peralihan. Hal senada diungkapkan Hasto Kristiyanto, Deputi Tim Transisi. "Memang ada relawan dan komunitas mengatasnamakan Tim Transisi yang seolah-olah bebas berkoordinasi dengan kementerian. Padahal ini keliru," dia menjelaskan.

Adapun Hasto menyikapi kritik Presiden SBY sebagai koreksi pada pola kerja Tim Transisi. "Kami anggap kritik Presiden SBY sebagai langkah koreksi pada kerja Tim Transisi," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut.

Dengan adanya kritik itu, kata Hasto, Tim Transisi akan membenahi komunikasi dan koordinasi internal. "Koordinasi resmi dengan kementerian harus dipimpin oleh Ketua Tim Transisi Rini Soemarno, dan deputi hanya membantu. Selain dari nama itu, kementerian harus menolak karena bukan utusan resmi Tim Transisi," katanya.

RAYMUNDUS RIKANG

Terpopuler
PDIP: Ada Mafia Migas Besar dan Recehan
Pria Ini Rela Membayar Rp 900 Juta untuk Ciuman
IP Address Penghina Ridwan Kamil di Jakarta
Ahok Pede Kasus Bank DKI Tak Ganggu Kinerja
'Polisi Syariat' Berpatroli di Jerman