Puluhan instalasi patung Survivor tenggelam oleh meluapnya aliran Lumpur Lapindo di titik 22 desa Siring, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Senin 1 September 2014. Warga menghentikan operasional Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo karena belum lunasnya ganti rugi bagi korban area terdampak Lumpur Lapindo. TEMPO/Fully Syafi
TEMPO.CO, Sidoarjo - Tidak jelasnya kelanjutan pembayaran ganti rugi oleh PT Minarak Lapindo Jaya membuat para korban luapan lumpur di Porong, Sidoarjo, tak sabar. Perwakilan mereka akan berangkat ke Jakarta menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengadukan PT Lapindo Brantas yang telah ingkar janji.
Mereka meminta agar pemerintah menalangi dulu ganti rugi tersebut menggunakan uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sebab, PT Minarak berdalih bahwa keuangan Lapindo sedang seret sehingga tidak bisa meneruskan membayar cicilan ganti rugi.
Perwakilan korban lumpur yang akan menghadap Presiden, yaitu Djuwito, Subakrie, Wiwik, dan satu orang pengacara. Selain itu, empat orang pengusaha yang juga belum memperoleh sisa ganti rugi dijadwalkan akan ikut dalam rombongan.
Rencananya Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Bupati Sidoarjo Saiful Illah akan ikut mendampingi mereka. "Kami akan meminta kepada SBY untuk melunasi ganti rugi melalui APBN dulu, karena kami sudah cukup tersiksa," kata Djuwito, Ahad, 7 September 2014. (Baca: Korban Lumpur Lapindo Usir Pekerja BPLS)
Djuwito berharap sebelum SBY lengser, masalah ganti rugi tersebut bisa dituntaskan. Menurutnya, pemerintah bisa memakai dana APBN dulu untuk menalangi pembayaran, dan setelah itu menagih ke PT Lapindo. "Hanya itu yang kami harapkan dari SBY ketika besok ke Jakarta," kata dia.
Untuk mendukung perjuangan rekannya tersebut, para korban lumpur di dalam peta area terdampak juga memasang spanduk besar di titik tanggul 42 Desa Renokenongo bertuliskan: "Pak SBY, kami juga rakyat Bapak, 8 tahun nasib kami terkatung-katung."
Sebelumnya, warga korban lumpur menghalangi upaya mengalirkan lumpur oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Mereka juga tidak mengizinkan tanggul ditinggikan sebelum ganti rugi dilunasi. Alhasil, debit lumpur makin meninggi dan mengancam bibir tanggul. (Baca juga: Tanggul Lumpur Lapindo Terancam Jebol)
