Jokowi mengunjungi Museum Bung Karno di Denpasar, Bali, 30 Agustus 2014. Jokowi juga menghadiri acara syukuran atas terpilihnya Jokowi sebagai presiden Indonesia ke-7 bersama relawan. TEMPO/Johannes P. Christo
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah ke depan harus berani memotong jalur dari g to b (government to business) menjadi hubungan perdagangan antara pemerintah dan pemerintah atau yang disebut (government to government). Anggota Komisi Minyak dan Gas Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewi Ariyani, mengatakan bahwa hal ini bertujuan memberantas praktek mafia.
"Pemerintah kita harus langsung berbisnis dengan seperti Arab atau negara lain, jangan lagi lewat perusahaan sebesar apa pun itu," katanya. (Baca: PDIP: Ada Mafia Migas Besar dan Recehan)
Dewi juga menyarankan kepada pemerintah Jokowi untuk tidak segan beralih ke energi terbarukan. Dia mengatakan mayoritas kilang minyak Indonesia berusia tua sehingga kurang produktif. "Rata-rata kilang minyak kita hanya mampu menghasilkan 70 persen dari kapasitas karena sudah usang," ujarnya.
Mencegah kebocoran ini, Dewi meminta perlu adanya audit investigasi di semua jalur, mulai penganggaran, pembelian, sampai penjualan. Menurut dia, upaya ini mudah bila ada keinginan. Misalnya, dengan mengaudit Petral, ujar dia, pemerintah bisa melihat laporan keuangan yang pastinya dimiliki oleh induk perusahaannya, Pertamina, dan melihat persetujuan-persetujuan yang merugikan negara. (Baca: Setelah Jero, KPK Terus Telisik Mafia Migas)
Sedangkan solusi kebocoran, menurut anggota Komisi Migas dari Partai Golongan Karya, Satya Widya Yudha, terjadi pada Badan Pengawas Migas sehingga tidak bisa dihapuskan begitu saja. "Lembaganya mau diutak-atik silakan. Yang penting pemerintah harus tetap memperhatikan bahwa ada yang menghitung tentang itu," dia menambahkan.
Satya mengatakan pemerintah juga harus memilih para pelaku dan pejabat berwenang di bidang migas. Harapannya, para pejabat ini memiliki wawasan yang jauh lebih luas daripada para investornya. "Sekarang pengawas SKK Migas harus lebih pintar daripada kontraktor tersebut," ucap Satya.
Eks Menteri Pertambangan Soebroto Sebut Industri Hulu Migas Bukan Sunset Industri
28 Oktober 2022
Eks Menteri Pertambangan Soebroto Sebut Industri Hulu Migas Bukan Sunset Industri
Menteri Pertambangan dan Energi RI periode 1978-1988, Soebroto, mengatakan industri hulu minyak dan gas (migas) bukan sunset industri, tetapi menjadi sunrise industri
