Wartawan Indonesia-Timor Leste Bentuk Komunitas  

Reporter

Sabtu, 6 September 2014 09:01 WIB

Prajurit TNI berjaga di perbatasan Indonesia - Timor Leste di Desa Looluna, Belu, Nusa Tenggara Timur (4/7). ANTARA/Yudhi Mahatma

TEMPO.CO, Kupang - Jurnalis Timor Leste yang tergabung dalam Asosiasi Jurnalis Timor Leste (AJTL) dan Jurnalis Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Kupang membentuk Komunitas Journalista Timor untuk perdamaian di perbatasan kedua negara.

Komunitas Journalista Timor ini diharapkan bisa meredam konflik di perbatasan kedua negara yang masih sering terjadi terkait dengan masalah tapal batas di antara kedua negara. "Diharapkan, dengan komunitas ini, para jurnalis juga bisa berperan menjaga perdamaian kedua negara," kata Nuno Saldanha, perwakilan dari AJTL, ketika berkunjung ke Kupang, NTT, Sabtu, 6 September 2014.

Dia berharap komunitas ini bisa menjalin hubungan kekerabatan dan kerja sama antarjurnalis kedua negara, sehingga pemberitaan tidak membias yang bisa memicu konflik di perbatasan kedua negara. "Marilah sama-sama menjaga keamanan di perbatasan kedua negara," katanya.

Wartawan senior Frans Sarung berharap pemerintah segera menyelesaikan masalah tapal batas kedua negara sehingga tidak memicu konflik di perbatasan. Sebab, selama ini konflik di perbatasan dipicu masalah tapal batas yang masih disengketakan Timor Leste dan Indonesia. "Kita harus mendorong penyelesaian tapal batas. Itu yang bisa meredam konflik di perbatasan," katanya.

Berbagai cara dan upaya dari masyarakat di perbatasan untuk menjaga perdamaian sudah dilakukan, seperti menggelar acara kebudayaan bersama di batas wilayah. Namun hal ini belum bisa menyelesaikan masalah tapal batas itu. "Budaya kedua negara sama. Itu yang bisa meredam konflik batas," dia menegaskan.

Sebanyak 20 wartawan asal Timor Leste melakukan kunjungan ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, untuk menjalin kerja sama dengan wartawan di Timor Barat. Kunjungan itu dimulai sejak 1 September 2014 dan berakhir hari ini, Sabtu, 6 September 2014.

YOHANES SEO




Baca juga:
Jegal Jokowi-JK, Kepala Daerah Dipilih DPR
Ahok: Waktu Penerbitan Kartu Pemilik Rusun Diulur
Bakal Maju Lagi, Risma Didukung Bekas Seterunya
Status UPN Veteran Jadi Perguruan Tinggi Negeri

Berita terkait

AJI Gelar Indonesia Fact Checking Summit dan Press Freedom Conference

2 jam lalu

AJI Gelar Indonesia Fact Checking Summit dan Press Freedom Conference

AJI menilai kedua acara ini jadi momentum awal bagi jurnalis di Indonesia dan regional untuk mempererat solidaritas.

Baca Selengkapnya

3 Anggota TNI AL di Halmahera Selatan Lakukan Penganiayaan Jurnalis, Begini Kecaman dari Dewan Pers, AJI, dan KontraS

28 hari lalu

3 Anggota TNI AL di Halmahera Selatan Lakukan Penganiayaan Jurnalis, Begini Kecaman dari Dewan Pers, AJI, dan KontraS

Penganiayaan jurnalis oleh 3 anggota TNI AL terjadi di Halmahera Selatan. Ini respons Dewan Pers, AJI, dan KontraS. Apa yang ditulis Sukadi?

Baca Selengkapnya

AJI Ternate Kecam Penganiayaan terhadap Jurnalis di Bacan

33 hari lalu

AJI Ternate Kecam Penganiayaan terhadap Jurnalis di Bacan

Kekerasan yang dilakukan anggota TNI Angkatan Laut itu merupakan bentuk penghalangan terhadap kerja jurnalistik yang tidak sepatutnya terjadi.

Baca Selengkapnya

Indeks Keselamatan Jurnalis 2023: Ormas dan Polisi Paling Berpotensi Lakukan Kekerasan

34 hari lalu

Indeks Keselamatan Jurnalis 2023: Ormas dan Polisi Paling Berpotensi Lakukan Kekerasan

Ormas dan kepolisian dianggap paling berpotensi melakukan kekerasan terhadap jurnalis.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

57 hari lalu

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

Komite Publisher Rights bertugas menyelesaikan sengketa antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

57 hari lalu

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

Ninik mengatakan, Komite Publisher Rights penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas jurnalistik.

Baca Selengkapnya

Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

23 Februari 2024

Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan Perpres Publisher Rights mesti diterapkan dengan prinsip keadilan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

23 Februari 2024

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

Pemerintah bakal mengatur hubungan kerja sama platform digital dengan perusahaan pers setelah Presiden Jokowi meneken Perpres Publisher Rights.

Baca Selengkapnya

Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

22 Februari 2024

Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

Meta menanggapi Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

Baca Selengkapnya

Respons AJI dan LBH Pers terhadap Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

22 Februari 2024

Respons AJI dan LBH Pers terhadap Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

AJI dan LBH Pers meminta Perpres Publisher Rights yang telah disahkan Presiden Jokowi dijalankan secara akuntabel.

Baca Selengkapnya