Kejaksaan Tahan Mantan Direktur Utama Bank DKI  

Reporter

Editor

Agung Sedayu

Jumat, 5 September 2014 17:55 WIB

Winny Erwindia, Ketua KONI DKI Jakarta. (harianterbit)

TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Agung akhirnya menahan mantan Direktur Utama Bank DKI Jakarta Winny Erwindia sore ini, Jumat, 5 September 2014. Sebelumnya, Winny diperiksa penyidik dari pukul 10.00 WIB. Pemeriksaan baru selesai sekitar pukul 15.00 WIB. Seusai pemeriksaan, Winny langsung digelandang ke penjara Pondok Bambu, Jakarta Timur. "Berangkat dengan mobil Kejagung jam 15.30," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tonny Spontana.

Winny terjerat kasus korupsi pengadaan pesawat ATR 42-5.000 saat menjabat sebagai bos Bank DKI. Nilai korupsi pengadaan pesawat latih itu kurang-lebih Rp 80 miliar. Tonny mengatakan Winny kooperatif sepanjang pemeriksaan tadi. Yang bersangkutan, kata Tonny, menjawab segala pertanyaan dengan jelas. "Perkara dia sempat mangkir dua kali, itu hal biasa bagi kami. Apa yang penting, dia sudah datang dan menjalani pemeriksaan dengan segar bugar," ujar Tonny.

Tonny mengatakan penyidik Kejaksaan Agung sudah memulai pemberkasan terkait dengan kasus Winny. Namun belum ada informasi pasti kapan pemberkasan itu bakal selesai. "Kalau masa penahanannya, minimal 20 hari, sehabis itu bisa diperpanjang," ujarnya.

Winny, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum KONI DKI, dijerat dengan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Adapun ancaman hukumannya adalah paling singkat 4 tahun penjara, maksimal 20 tahun penjara.

ISTMAN M.P.

Terpopuler

Kecewa, PDIP Malas Sokong Risma Maju Lagi
Mengapa SBY Kaget Jero Jadi Tersangka?
Dipo Alam Perintahkan Tolak Kedatangan Tim Transisi
8 Kontroversi Gubernur Riau yang Jadi Sorotan

Berita terkait

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

1 hari lalu

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

Warga Panama pada Minggu, 5 Mei 2024, berbondong-bondong memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum untuk memilih presiden

Baca Selengkapnya

Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

2 hari lalu

Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

Kuasa hukum Harvey Moeis dan istrinya Sandra Dewi, Harris Arthur Hedar, membantah kliennya berkeliaran di salah satu pusat pembelanjaan di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

3 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

4 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

4 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

4 hari lalu

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

4 hari lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

5 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

5 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

6 hari lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya