Suasana pengambilan sumpah seratus anggota DPRD Jawa Timur periode 2009-2014, saat Sidang Paripurna Istimewa di gedung DPRD Jawa Timur (31/8). Foto: TEMPO/Fully Syafi
TEMPO.CO, Surabaya - Ketua sementara DPRD Jawa Timur, Abdul Halim Iskandar, mengatakan DPRD periode 2014-2019 akan melakukan pertanggungjawaban publik melalui media massa tentang kinerja DPRD Jatim setiap 6 bulan sekali.
Menurut Halim, kebijakan itu diambil agar masyarakat bisa mengawasi kinerja para wakil rakyat yang duduk di DPRD Jatim. Dengan demikian masyarakat memiliki tolok ukur untuk menilai apa saja yang sudah dikerjakan DPRD Jatim. “Kami terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat,” kata Halim yang juga Ketua DPW PKB Jatim itu, Rabu, 3 September 2014.
Halim menjelaskan dengan mempublikasikan secara rutin kinerja DPRD Jatim, maka selain mendorong adanya keterbukaan kepada masyarakat, juga bertujuan untuk penguatan kinerja untuk mengoptimalkan 3 tugas dan fungsi DPRD, yaitu kontroling, budgeting, dan legislasi.
Ihwal pengawasan di antaranya berkaitan dengan kebijakan penyusunan APBD. Apakah di dalamnya sudah dimasukkan anggaran untuk mendongkrak ekonomi kerakyatan.
Berkaitan dengan tugas budgeting atau penyusunan anggaran, DPRD Jatim akan mendorong apa yang disebut dengan money follow program, yakni anggaran harus mengikuti program.
Menurut Halim, penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pembangunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus mengacu pada rencana makro, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Demikian pula APBD Jawa Timur harus saling terkait dengan APBD kabupaten dan kota. Karena itu DPRD Jatim telah menjadwalkan pengesahan APBD Provinsi Jawa Timur maupun APBD masing-masing kabupaten dan kota sudah harus dilakukan pada setiap 10 November. “Dengan begitu kami bisa melihat apakah APBD provinsi serta APBD kabupaten dan kota saling bersinerji atau tidak,” ujar Halim.
Berkaitan dengan tugas legislasi, kata Halim, DPRD Jatim periode 2014-2019 akan bekerja semaksimal mungkin sehingga seluruh rancangan peraturan daerah (Raperda), yang disusun dalam program legislasi daerah (Prolegda), bisa disahkan menjadi peraturan daerah (Perda). “Harus ada target setiap tahun,” ucapnya.
Halim yang juga legislator DPRD Jatim periode 2009-2014 mengakui produktivitas legislasi DPRD sebelumnya kurang maksimal. “Kami ingin DPRD periode sekarang bisa melaksanakan tugas legislasi 100 persen."
Sebanyak 100 anggota DPRD Jatim dilantik pada Ahad, 31 Agustus 2014, dalam rapat paripurna istimewa DPRD Jatim. EDWIN FAJERIAL
