Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla bersama Ketua fraksi PDI-P Puan Maharani (kanan), ketua fraksi PKB Marwan Jafar dan ketua Kepala staf Tim Transisi Jokowi-JK Rini Soemarno Soewandi (kiri), sebelum melakukan rapat tertutup, di Kantor Transisi Jokowi-JK, Jakarta, Kamis 28 Agustus 2014. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tim Transisi Rini Soemarno dan lima deputinya menyambangi Kantor Wakil Presiden Boediono, pukul 14.00 WIB, Selasa, 2 September 2014. Dalam pertemuan yang berlangsung selama satu jam itu ada lima topik besar yang dibahas.
"Intinya, bagaimana kami mendapatkan informasi dari pemerintah sehingga ada program-program yang bisa kami teruskan dan belum dijalankan akan kami laksanakan," kata Rini.
Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto memaparkan lima topik yang didiskusikan. Pertama, penguatan lembaga kepresidenan dan interaksi pembagian tugas antara presiden dan wakil presiden. Kedua, terkait dengan ekonomi makro, anggaran, proses rancangan APBN 2014.
"Pak Boediono menyarankan kami untuk segera memasukkan program strategis sebelum 23 September 2014," ujar Andi. Tanggal itu merupakan target Badan Anggaran merampungkan pembahasan RAPBN 2015.
Ketiga, kata Andi, Boediono memberikan pengarahan ihwal program strategis tol laut Jokowi-JK. Program tol laut ternyata hampir sama dengan konsep pendulum Nusantara. Boediono meminta Tim Transisi untuk berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan dan Menteri Kelautan dan Perikanan. (Baca: Bertemu Tim Transisi, Pemerintah Tak Bahas BBM)
Keempat, Tim Transisi meminta data dasar yang akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Data ini bisa dipergunakan untuk menstimulasi program-program kesejahteranaan rakyat mulai dari petani, nelayan, hingga desa. "Pak Boediono menyarankan langsung berkoordinasi dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan," ujar Andi. (Baca: JK Tak Takut Pemerintahan Jokowi Bakal Dijegal DPR)
Kelima, menurut Andi, Boediono memberikan masukan ihwal pentingnya memprioritaskan pembangunan di Papua, baik infrastruktur, sumber daya manusia, dan aksi afirmatif untuk provinsi di ujung timur itu.
Setelah bertemu dengan Boediono, tim akan menindaklanjuti dengan melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Koordinator Perekonomian, dan Menteri Sekretaris Negara. Menurut rencana, Tim Transisi akan bertemu Djoko Suyanto pada Jumat, setelah Menkopohulkam itu pulang dari luar negeri. Sementara itu, pertemuan dengan dua menteri yang lain direncanakan pekan depan.
