Gubernur Banten non aktif Atut Chosiyah melambaikan tangan didalam mobil tahanan usai menjalani sidang vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 1 September 2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta: Partai Golkar belum menentukan calon pengganti wakil Gubernur Banten. Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham menjelaskan keputusan itu baru dibicarakan dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat dalam waktu dekat. "Belum ada pembicaraan. Kita tunggu saja prosesnya nanti. Waktunya masih panjang," ujarnya ketika dihubungi, Senin, 1 September 2014. (Baca: Hakim Tipikor Tolak Cabut Hak Politik Atut)
Posisi Wakil Gubernur Banten harus diputuskan setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis empat tahun penjara kepada Atut Chosiyah dalam kasus suap pemilu kepala daerah. Dengan keputusan itu, Wakil Gubernur Banten Rano Karno otomatis menggantikan Atut. Kursi wakil gubernur ditentukan oleh partai pengusung, seperti Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Idrus menjelaskan Golkar memiliki kewenangan untuk ikut menentukan sosok wakil gubernur lantaran berperan sebagai salah satu partai pengusung. Penentuan itu nantinya akan dibahas bersama partai pendukung lainnya. "Undang-Undang memberi mandat, bilamana ada pergantian antar-waktu, maka partai pengusung itulah yang akan menentukan calon tersebut," katanya. (Baca: Hakim Tipikor Tolak Cabut Hak Politik Atut)
Menurut Idrus, posisi wakil gubernur Banten mestinya diisi oleh kader Golkar karena Atut juga kader beringin. Sosok yang dipilih hendaknya kader terbaik yang memiliki kompetensi dan dikehendaki rakyat Banten. "Salah satu fungsi partai adalah melakukan pendidikan politik dan kaderisasi. Tugas kami selanjutnya mendistribusikan kader itu. Kami pasti akan mengedepankan kader," ujarnya.
Pengadilan Tipikor memvonis Atut dengan 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 5 bulan penjara. Vonis ini lebih ringan enam tahun dibandingkan dengan tuntutan jaksa yang menuntut Atut dibui 10 tahun. "Atut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sehingga menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara," kata Ketua Majelis Hakim Matheus Samiadji di Pengadilan Tipikor, Senin, 1 September 2014.
