Menteri Amir Akui Modal Busyro Lebih Baik

Reporter

Selasa, 2 September 2014 03:24 WIB

Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO , Jakarta:Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin mengakui Busyro Muqoddas, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, mempunyai modal lebih dibanding para pesaingnya dalam seleksi calon pimpinan KPK. Busyro pada hari ini, Senin, 1 September 2014, mengajukan diri mendaftar ke seleksi tersebut. (Baca:Busyro Kembali Mendaftar ke Pansel KPK )

"Dengan pengalaman dan rekam jejaknya yang baik selama ini, saya kira ada modal yang besar bagi dia untuk maju dalam seleksi ini," kata Amir saat dihubungi, Senin, 1 September 2014.

Meski begitu, Busyro tetap harus mengikuti seleksi. Selanjutnya, Busyro bakal mengikuti uji administrasi, kompetensi, kesehatan, hingga rekam jejak. "Jangan bicara peluang. Semua pendaftar peluangnya sama," ujar dia.(Baca:24 Orang Daftar Calon Pemimpin KPK, Dua Perempuan )

Busyro bakal mendahului empat komisioner KPK lain dalam mengakhiri masa jabatan, yaitu pada 10 Desember 2014. Busyro, yang juga mantan Ketua Komisi Yudisial, masuk KPK menggantikan ketua periode sebelumnya, Antasari Azhar, yang menjadi terpidana kasus pembunuhan Nazaruddin Zulkarnaen, Direktur Utama PT Putra Rajawali Banjaran. Sedangkan jabatan empat komisioner yang lain akan berakhir pada 14 Desember 2014.

<!--more-->

Kemarin, Senin, 1 September 2014, Busyro mendaftar seleksi calon pimpinan KPK. Busyro mengaku sempat galau selama tiga hari sebelum daftar. "Mulai Jumat saya menimbang-nimbang. Akhirnya tadi pagi saya mengambil keputusan," kata Busyro melalui pesan pendek, Senin, 1 September 2014. (Baca:Berminatkah Busyro Menjadi Pimpinan KPK Lagi?)

Menurut Busyro, keputusan mendaftar lagi menjadi calon pimpinan KPK diambil setelah beberapa pihak mendorong dia untuk maju. "Atas permintaan beberapa kalangan. Untuk menghormati mereka, akhirnya saya ambil keputusan," ujar dia.

Tapi, Busyro enggan menyebut siapa orang-orang yang mendukung dirinya ikut seleksi pimpinan KPK. Alasannya, tak elok. "Tulus, tak ada pretensi apalagi konflik kepentingan," katanya.

Pada 23 Juli 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK yang dipimpin Menteri Amir. (Baca:Pansel Pahami Keinginan Pimpinan KPK )

MUHAMAD RIZKI

Terpopuler
'Tangan Saya Dipaksa Pegang Kelaminnya'
Pilot Garuda Indonesia Meninggal di Pesawat
Butet Kartaredjasa: Mbok Florence Dibebaskan
Kalla Capek Bicara Soal Harga BBM ke SBY
Jika Terbukti, AKBP Idha Terancam Dihukum Mati

Berita terkait

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

5 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

5 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

7 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

8 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

9 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

11 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

15 jam lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

16 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

22 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

1 hari lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya