Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Kadir Karding TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Surabaya - Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa 2014 mengeluarkan sejumlah rekomendasi yang diserahkan kepada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Di antaranya berkaitan dengan keberadaan pesantren.
"Kami meminta agar pesantren mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah," kata Ketua Dewan Pengurus Pusat PKB Abdul Kadir Karding kepada wartawan seusai Muktamar PKB di Surabaya, Senin, 1 September 2014.
Menurut Kadir, pesantren merupakan instrumen untuk melakukan perubahan mental dan akhlak yang sejalan dengan visi-misi Jokowi perihal revolusi mental. Selain itu, pesantren juga berperan membangun basis-basis Islam untuk mengatasi gerakan-gerakan ekstrem kanan, seperti ISIS (Islamic State of Iraq and al-Sham).
Rekomendasi lainnya, kata Kadir, berkaitan dengan keberadaan Papua. PKB berharap ada kementerian khusus Papua untuk memperhatikan kepentingan daerah itu secara serius. "Papua harus ada afirmasi khusus. Otonomi khusus bukan satu-satunya jawaban. Perlu ada perhatian pemerintah," ujar Kadir.
Menurut Kadir, menteri yang khusus bertugas mengurusi Papua tidak harus orang Papua, tapi siapa pun yang mempunyai kemampuan membangun dan menangani masalah di pulau itu.
Rekomendasi yang dihasilkan Muktamar PKB telah dikompilasikan dalam Green Book atau Buku Hijau yang diberikan kepada Jokowi saat hadir sebagai pembicara, Ahad, 31 Agustus 2014.
Ihwal pengembangan organisasi, DPP PKB menginstruksikan seluruh pengurus wilayah dan cabang untuk mempunyai situs Internet sebagai pusat informasi. Sebab, pengurus harus memiliki aktivitas yang bisa diketahui publik melalui media.
Menurut Kadir, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan tegas mengatakan akan mengevaluasi pengurus jika dalam tiga bulan tidak ada berita tentang kegiatan organisasi. "Ada sanksinya. Bisa ditegur, bisa juga diganti, sesuai prosedur."
