TEMPO Interaktif, Jakarta:Banjir bandang yang menimpa beberapa desa di wilayah Kecamatan Badar, Aceh Tenggara, disinyalir akibat pembiaran pemerintah pada kegiatan pembalakan liar di daerah tersebut. Tanpa aksi serius, puluhan desa bakal dibayangi bencana yang sama di masa mendatang."Eksploitasi hutan besar-besaran terus terjadi di daerah tersebut akibat pembalakan liar ini," ujar Bambang Antariksa, Pejabat Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia - Aceh, Jumat (29/4). Padahal, menurut diaa, daerah Aceh Tenggara merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Leuser. "Tapi pemerintah seakan membiarkan ini terus terjadi," ujarnya lagi. Pada Selasa (26/4) lalu, banjir bandang menerjang empat desa di Aceh Tenggara. Akibatnya, sejumlah rumah rusak dan belasan orang dikabarkan tewas tertimbun lumpur dan gelondongan kayu tebangan. Bencana ini sendiri terjadi, kata Bambang, akibat meluapnya air dari Daerah Aliran Sungai Kali Alas dan Sub DAS Lawi Mengkudu dan Lawi Gerger. Luapan sungai dengan kemiringan lima puluh derajat ini dipicu hujan turun berkali-kali, sementara aliran air tebendung batu dan tumpukan batang-batang kayu. "Karena kemiringan sungai terjal, luapan air berubah menjadi senjata pemusnah massal," katanya. Berdasarkan pendataan yang dilakukan Walhi, di daerah tersebut, saat ini terdapat sepuluh perusahaan yang mengantongi Ijin Pengusahaan Hasil Hutan Kayu. Setiap perusahaan rata-rata memiliki ijin pengelolaan seluas seratus hektar. Sebagian pemilik, ujar Bambang, merupakan pejabat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Daerah setempat. Disamping itu, sebanyak tujuh belas pemotongan kayu ilegal beroperasi pula di sana. Menurut pengamatan yang dilakukan WALHI selama sebulan terakhir, kata Bambang, sebanyak sepuluh truk mengangkut kayu. Setiap truknya, lanjut Bambang, mengangkut sekitar 30-80 meter kubik kayu. Rinaldi D Gultom