TEMPO Interaktif, Jakarta:Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) periode 2005-2010, menemui Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi, Kamis (28/4). "Ini adalah rutinitas biasa setelah muktamar, bagian dari laporan PKB kepada NU," ujar Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Dewan Tanfidz, kepada wartawan, seusai pertemuan. Hadir pula antara lain Sekretaris Jenderal PKB Lukman Edi dan putrid sulung Abdurrahman Wahid, Siti Zanuba Ariffah Chafsoh Rahman yang menjadi Wakil Sekjen PKB. Pertemuan tersebut, menurut Muhaimin, sama sekali tidak membicarakan konflik yang terjadi di dalam tubuh PKB. "Konflik kami anggap bagian dari sisa-sisa muktamar yang tidak perlu dibahas sama sekali," tandasnya. Abdurrahman Wahid yang biasa disapa Gus Dur mendukung pertemuan itu. Dalam pertemuan tersebut, menurutnya, PBNU mengharapkan agar PKB bisa menjadi saluran aspirasi kepentingan politik NU. Karena NU tidak boleh terjun ke dalam politik. "Kami menganggap aspirasi kalangan nahdliyin inilah yang menjadi tanggung jawab kami untuk lakukan," kata Muhaimin. Aspirasi tersebut, menurut dia, baik penentuan perekrutan pemimpin, pendidikan politik atau kualitas-kualitas kebijakan dalam peraturan daerah atau provinsi yang dihasilkan DPR-DPR PKB harus mengacu dan atas dasar konsultasi dengan NU. "Hubungan PBNU dan PKB bisa erat menyatu dan perbedaan pendapat bisa diselesaikan," katanya. Dia menyebutkan saat ini memang ada ketegangan antara Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jawa Timur dan PBNU Jawa Timur. "Kami sedang berusaha agar sesegera mungkin dicairkan," tuturnya. Dia menambahkan, PBNU dan PKB telah setuju untuk melakukan koordinasi hubungan substantif antara sesepuh PBNU dan PKB. Ketika ditanya apakah pertemuan ini adalah bentuk restu dari Hasyim terhadap PKB dibawah kepemimpinannya, dengan diplomatis Muhaimin menukas, "Tentu saja kami minta do’a restu." Tri Susanti Simangunsong