TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo optimistis Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan uji materi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Menurut Bambang, revisi UU MD3 yang lama itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sebab, revisi tersebut sudah melewati prosedur yang benar dan dilakukan dengan musyawarah. "UU MD3 sudah sesuai aturan, MK pasti menolak gugatan tersebut," kata Bambang.
Bambang menilai, selama lima tahun ke belakang ada kesalahan dalam UU MD3 yang menjatahkan kursi pimpinan DPR kepada partai pemenang pemilu legislatif. (Baca: Koalisi Merah Putih Belum Tentukan Calon Ketua DPR)
"Selama lima tahun ini kita salah karena menjatah-jatahkan kursi," kata Bambang. Ketika ditanya mengapa revisi UU MD3 baru dibuat, dia menjawab, "Daripada salah terus."
Sebelumnya, Ketua Bidang Hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Trimedya Panjaitan mengajukan permohonan uji materi UU MD3 ke MK. Ia menilai penetapan Ketua DPR dalam UU MD3 mengabaikan PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu legislatif. "Terutama pasal 84 yang paling memberatkan," katanya. Pasal tersebut berpotensi menyebabkan PDIP kehilangan kursi Ketua DPR meski meraih suara terbanyak dalam pemilihan umum.
Sosialisasi Empat Pilar MPR, Bamsoet Ingatkan Sisi Gelap Kemajuan Teknologi
3 hari lalu
Sosialisasi Empat Pilar MPR, Bamsoet Ingatkan Sisi Gelap Kemajuan Teknologi
Hasil survei Digital Civility Index oleh Microsoft tahun 2020, menempatkan Indonesia sebagai negara yang paling 'tidak sopan' di kawasan Asia Tenggara.
Bertemu KSAD, Bamsoet Dorong Peningkatan Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit
6 hari lalu
Bertemu KSAD, Bamsoet Dorong Peningkatan Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit
Alutsista guna menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Kesejahteraan prajurit sebagai simbol penghargaan negara terhadap tugas berat yang telah dijalankan.
Wikinara merupakan perusahaan network marketing terdaftar di Kementrian Perdagangan RI yang fokus dalam pemasaran produk nutrisi, kecantikan dan alat kesehatan.
Ketua MPR Dorong Menkopolhukam Gunakan Dalil Keselamatan Rakyat untuk Tangani OPM
7 hari lalu
Ketua MPR Dorong Menkopolhukam Gunakan Dalil Keselamatan Rakyat untuk Tangani OPM
Instruksi dan koordinasi dari satu pintu, yakni dari kantor Kemenkopolhukam, memastikan setiap pergerakan pasukan TNI-Polri hingga intelijen di lapangan termonitor dengan baik.
