Presiden terpilih Jokowi bertemu dengan presiden SBY di sela-sela acara Global Forum ke-6 United Nations Alliance of Civilization di Nusa Dua, Bali, 27 Agustus 2014. TEMPO/Johannes P. Christo
TEMPO.CO,Jakarta - Ketua Harian Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan memastikan partainya tidak akan bergabung dengan pemerintah. Artinya, Demokrat akan berada di luar kabinet Jokowi-Jusuf Kalla. “Sebagai partai penyeimbang,” katanya saat dihubungi, Kamis, 28 Agustus 2014.
Sjarif mengatakan partai penyeimbang tidak lebih buruk daripada partai yang bergabung dengan pemerintah. Menurut dia, Demokrat akan menjadi pengawas pemerintah. (Baca: Demokrat Enggan Merapat, Koalisi Jokowi Tetap Ajak)
Hal serupa diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua. Ia memastikan Demokrat tak akan merapat ke koalisi yang digagas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Keputusan tersebut telah ditetapkan dalam rapat pleno Demokrat yang diadakan pada Senin, 25 Agustus 2014. “Tak ada keputusan merapat,” ujarnya.
Rapat tersebut menghasilkan tiga keputusan penting. Pertama, Demokrat mengambil posisi penyeimbang. Kedua, Demokrat memutuskan tetap bersama Koalisi Merah Putih. Ketiga, untuk melakukan konsolidasi internal, Demokrat akan menyelenggarakan musyawarah cabang dan musyawarah daerah. (Baca: Koalisi Merah Putih Kuasai Pimpinan Panitia Khusus Tata Tertib)
Dalam putusan tersebut, Max menggarisbawahi peran Demokrat sebagai penyeimbang. Dalam menjalankan peran ini, Demokrat akan mendukung kelanjutan program kerja SBY yang dirintis sepuluh tahun lalu. Namun, sebaliknya, Demokrat akan mengkritik presiden mendatang bila memilih program yang menyengsarakan rakyat.
Bamsoet Dorong Seluruh Partai Politik Rekonsiliasi dalam Koalisi Pemerintahan Prabowo
20 hari lalu
Bamsoet Dorong Seluruh Partai Politik Rekonsiliasi dalam Koalisi Pemerintahan Prabowo
Bamsoet memberikan apresiasi atas pertemuan Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar -Mahfud, Arsjad Rasjid dengan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani, saat open house di kediaman Rosan Roeslani.
Syarief Hasan : Rakyat Berhak Menentukan Siapa Pemimpinnya, Melalui Mekanisme Pemilu
31 Agustus 2023
Syarief Hasan : Rakyat Berhak Menentukan Siapa Pemimpinnya, Melalui Mekanisme Pemilu
Wakil Ketua MPR RI Prof. Dr. H. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA., yang akrab disapa Syarief Hasan mengingatkan masyarakat supaya berparan aktif dalam pemilu 2024.
