TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mempermasalahkan ditetapkannya Chaeri Wardana sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan pembangunan puskemas dan pembebasan tanah di Tangerang Selatan tahun anggaran 2011-2012 Padahal, KPK telah menetapkan Wawan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi alat kesehatan di Tangsel.
"Enggak ada masalah, yang penting koordinasi," kata Ketua KPK Abraham Samad di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 27 Agustus 2014. Dengan adanya koordinasi, Abraham memastikan tidak akan ada tumpang-tindih dalam penanganan kasus tersebut.
Abraham menyatakan KPK dan Kejagung akan menghargai satu sama lain meskipun kasus yang ditangani hampir sama. "Kita duduk satu meja dan tidak ada membicarakan tumpang-tindih," ujar pria asal Sulawesi Selatan itu. Yang pasti, tutur Abraham, Wawan tetap ditahan di Rumah Tahanan KPK.
Wawan ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-56/F.2/Fd.1/08/2014 tertanggal 12 Agustus 2014. Dia menjadi tersangka bersama lima orang: staf Dinas Kesehatan Banten, NU; Komisaris PT Mitra Karya Ratan, HK; staf Dinkes, MJ; Komisaris Trias Jaya Perkasa, ST; dan Direktur PT Bangga Usaha Mandiri, DY.
Adapun dalam kasus alkes, KPK juga telah menetapkan dua tersangka lainnya. Mereka adalah Dadang Prijatna, petinggi PT Mikkindo Adiguna Pratama, dan Mamak Jamaksari, pejabat pembuat komitmen di Tangsel.
SINGGIH SOARES
Berita terkait
Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri
24 menit lalu
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.
Baca SelengkapnyaKPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej
1 jam lalu
KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.
Baca SelengkapnyaKPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi
2 jam lalu
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.
Baca SelengkapnyaPenggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti
6 jam lalu
Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.
Baca SelengkapnyaBeredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK
6 jam lalu
Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.
Baca SelengkapnyaPemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi
7 jam lalu
Nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.
Baca SelengkapnyaKPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR
7 jam lalu
Penyidik KPK yang tak mau menyebutkan namanya mengatakan penggeledahan di kompleks DPR hari ini dilaksanakan dua satgas
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda
10 jam lalu
Terlihat belasan polisi bersenjata berjaga di beranda Kantor Setjen DPR yang sedang digeledah tim penyidik KPK.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Kantor Setjen DPR
11 jam lalu
Sebelumnya, KPK sedang menyidik dugaan korupsi rumah dinas DPR.
Baca SelengkapnyaAlexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK
14 jam lalu
Alexander Marwata membantah konflik yang sedang terjadi antara Nurul Ghufron dan anggota Dewas KPK Albertina Ho tidak ada kaitan dengan pelemahan KPK.
Baca Selengkapnya