Agus Gumiwang (kiri) dan Nusron Wahid usai pemecatan dirinya dari kader Golkar. (youtube)
TEMPO.CO,Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Ida Budhiati, mengatakan KPU tetap akan melantik Agus Gumiwang dan Nusron Wahid sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. "Kalau belum ada keputusan berkekuatan tetap sampai waktu pelantikan, calon yang bersangkutan punya hak untuk dilantik," kata Ida saat ditemui, Rabu, 27 Agustus 2014. (Baca: Nusron cs Daftarkan Gugatan di Pengadilan Jakarta Barat)
Menurut Ida, tindakan partai politik memberhentikan anggotanya harus dikuatkan dengan keputusan mahkamah partai tersebut. Selain itu, dalam soal pemecatan Agus dan Nusron, keduanya masih punya kesempatan menggugat keputusan partainya ke pengadilan tata usaha negara. (Baca: Golkar Resmi Pecat Tiga Kadernya)
Ida mengatakan, selama belum ada putusan pemecatan dari mahkamah partai, permohonan penarikan anggota partai yang terpilih sebagai wakil rakyat belum bisa diproses KPU. "KPU dalam perspektif tersebut menunggu putusan berkekuatan hukum tetap. (Baca: KPU Tetap Lantik Anggota DPR yang Dipecat Golkar)
Komisioner KPU lain, Arief Budiman, sependapat dengan Ida. Menurut Arief, selain melihat surat dari DPP Golkar, KPU juga akan mempertimbangkan surat keberatan yang sudah dilayangkan Agus dan Nusron serta putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas tuntutan pembatalan pemecatan yang diajukan keduanya. “Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat belum memberi putusan menjelang pelantikan anggota DPR pada 1 Oktober, maka Agus dan Nusron akan tetap dilantik.”
Nusron lolos ke Senayan setelah mengumpulkan 243 ribu suara pada pemilihan umum 9 Juli lalu. Sedangkan Agus mengumpulkan 102 ribu suara. Nusron dan Agus kemudian dipecat Golkar lantaran menyatakan dukungan kepada pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Adapun partai mereka menyatakan mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
2 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
