Takut Boros, Samad Minta Busyro Tak Diganti  

Reporter

Editor

Budi Riza

Rabu, 27 Agustus 2014 18:22 WIB

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad bersiap membagikan hidangan pembuka puasa (takjil) kepada sejumlah pengendara di jalan HR Rasuna Sahid, Jakarta, 24 Juli 2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad berharap panitia seleksi pimpinan KPK mulai bekerja tahun depan. Dengan begitu, pansel langsung dapat merekrut lima pimpinan. "Karena perekrutan satu orang biayanya sama dengan lima orang," kata Abraham di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 27 Agustus 2014. (Baca: Berminatkah Busyro Menjadi Pimpinan KPK Lagi?)

Abraham mengatakan KPK khawatir terjadi pemborosan. Apalagi pemerintah sedang menggalakkan penghematan anggaran. Caranya, anggaran setiap lembaga dipotong sebesar 50 persen. "Termasuk KPK," kata Abraham. (Baca: Busyro: Saya Akan Kembali ke Kampus)

Kata Abraham, KPK memandang perekrutan pengganti Busyro menunjukkan sikap tidak konsisten pemerintan. "Mau menghemat anggaran, tapi tetap memaksakan. Kami berharap pansel merekrut lima pimpinan tahun depan," ucap pria asal Sulawesi Selatan itu.

Panitia seleksi pimpinan KPK tengah menyeleksi calon pengganti Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas. Masa jabatan Busyro akan habis pada 10 Desember 2014. Dengan begitu, petinggi KPK hanya tinggal Abraham dan tiga wakil lainnya, yakni Bambang Widjojanto, Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnaen.

Abraham menyatakan, meski hanya ada empat pimpinan, KPK tetap dapat berjalan. Bahkan, kata dia, pemberantasan korupsi justru akan semakin lebih efektif. "Idealnya kami masih bisa menjalankan KPK dengan empat orang," kata Abraham.

Busyro senada dengan Abraham. Jika mempertimbangkan ritme kerja, menurut Busyro, empat pimpinan sudah cukup. "Tapi, di sisi lain, kami juga memahami pemerintah ini punya kepentingan untuk menjalankan undang-undang, sehingga membuat pansel itu," ucapnya.

SINGGIH SOARES






Terpopuler:
Prabowo: Kalian Berkhianat? Dapat Apa dari Jokowi?
Ada Ketegangan Selama Prabowo Menonton Putusan MK
Hatta ke Prabowo: Mau Sampai Kapan Begini Terus?
Prabowo Ditemani Tokoh Ini Saat Putusan MK
Disebut Gila Jabatan, Ahok Mengaku Gila Betulan

Berita terkait

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

1 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

2 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

2 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

2 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

2 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

3 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya