TEMPO.CO, Jakarta - Tim panitia seleksi (pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi gedung komisi antirasuah sore tadi. Seusai pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam, tim pansel yang terdiri dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin, Imam Prasodjo, Farouk Muhammad, dan Abdullah Hehamahua itu menggelar konperensi pers. Namun, tidak terlihat satu pun pimpinan KPK.
Juru bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, tidak mengemukakan secara jelas alasan pimpinan tidak mengikuti konferensi pers. "Pimpinan tidak bisa mengikuti konferensi pers ini, yang mendampingi pimpinan humas," ujarnya di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 26 Agustus 2014.
Dalam pertemuan ini, menurut Johan, KPK diwakili Abraham Samad, Zulkarnain, dan Bambang Widjojanto. Pertemuan ini untuk menyamakan persepsi mencari pengganti Busyro Muqoddas, yang akan berakhir masa tugasnya pada 10 Desember 2014.
Amir Syamsuddin selaku ketua tim pansel mengatakan diskusi itu berjalan harmonis. "Tidak ada hal-hal yang harus diangkat hari ini untuk mengurangi arti dialog yang sudah baik," kata dia. (Baca: KPK Masih Butuh Busyro untuk Transisi Kepemimpinan)
Juru bicara pansel KPK, Imam Prasodjo, menyebutkan semua peserta sepakat diskusi berlangsung sangat memuaskan. "Ada sebuah diskusi yang jujur, tidak ada yang ditutupi sehingga memudahkan untuk bisa saling memahami dari apa yang selama ini ada," kata Imam.
Tim pansel, kata dia, memang berinisiatif untuk datang ke KPK. Tujuannya, untuk memastikan ke KPK bahwa pansel independen dan tidak bermaksud mengganggu kerja Abraham Samad dan pimpinan lainnya. (Baca: Pengganti Busyro, KPK Setuju Nama Ini)
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto curiga ada maksud lain dari pembentukan pansel pengganti Busyro. Dia khawatir bila tiba-tiba ada orang yang masuk atau terpilih menjadi pimpinan KPK bisa mengganggu gerakan pemberantasan korupsi yang sudah terbangun selama ini.
"Kita lagi speed up pemberantasan korupsi, gerakannya lagi dibangun, jadi orang yang tiba-tiba masuk begitu, pasti perlu waktu dan mengganggu ritme itu," ujarnya kemarin.
LINDA TRIANITA
Berita lain:
Komnas HAM Panggil Paksa Kivlan Zen
Pencalonan Tifatul, PKS: Yang Penting Masuk Surga
Diduga Ada Bayi Tewas Saat Demo Pro-Prabowo di MK
Berita terkait
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini
1 jam lalu
Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.
Baca SelengkapnyaKPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya
6 jam lalu
Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
15 jam lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaKPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya
15 jam lalu
Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli
Baca SelengkapnyaKonflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi
18 jam lalu
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho
Baca SelengkapnyaKPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej
18 jam lalu
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej
Baca SelengkapnyaPeriksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD
21 jam lalu
KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo
Baca SelengkapnyaBelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri
1 hari lalu
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.
Baca SelengkapnyaKPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej
1 hari lalu
KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.
Baca SelengkapnyaKPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi
1 hari lalu
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.
Baca Selengkapnya