Pimpinan KPK Tidak Ikut Jumpa Pers dengan Pansel  

Reporter

Editor

Budi Riza

Selasa, 26 Agustus 2014 21:23 WIB

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi melakukan jumpa pers di kantornya, Jakarta, Kamis (22/5). KPK menetapkan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa haji pada 2012-2013 di Kementerian Agama. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Tim panitia seleksi (pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi gedung komisi antirasuah sore tadi. Seusai pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam, tim pansel yang terdiri dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin, Imam Prasodjo, Farouk Muhammad, dan Abdullah Hehamahua itu menggelar konperensi pers. Namun, tidak terlihat satu pun pimpinan KPK.

Juru bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, tidak mengemukakan secara jelas alasan pimpinan tidak mengikuti konferensi pers. "Pimpinan tidak bisa mengikuti konferensi pers ini, yang mendampingi pimpinan humas," ujarnya di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 26 Agustus 2014.

Dalam pertemuan ini, menurut Johan, KPK diwakili Abraham Samad, Zulkarnain, dan Bambang Widjojanto. Pertemuan ini untuk menyamakan persepsi mencari pengganti Busyro Muqoddas, yang akan berakhir masa tugasnya pada 10 Desember 2014.

Amir Syamsuddin selaku ketua tim pansel mengatakan diskusi itu berjalan harmonis. "Tidak ada hal-hal yang harus diangkat hari ini untuk mengurangi arti dialog yang sudah baik," kata dia. (Baca: KPK Masih Butuh Busyro untuk Transisi Kepemimpinan)

Juru bicara pansel KPK, Imam Prasodjo, menyebutkan semua peserta sepakat diskusi berlangsung sangat memuaskan. "Ada sebuah diskusi yang jujur, tidak ada yang ditutupi sehingga memudahkan untuk bisa saling memahami dari apa yang selama ini ada," kata Imam.

Tim pansel, kata dia, memang berinisiatif untuk datang ke KPK. Tujuannya, untuk memastikan ke KPK bahwa pansel independen dan tidak bermaksud mengganggu kerja Abraham Samad dan pimpinan lainnya. (Baca: Pengganti Busyro, KPK Setuju Nama Ini)

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto curiga ada maksud lain dari pembentukan pansel pengganti Busyro. Dia khawatir bila tiba-tiba ada orang yang masuk atau terpilih menjadi pimpinan KPK bisa mengganggu gerakan pemberantasan korupsi yang sudah terbangun selama ini.

"Kita lagi speed up pemberantasan korupsi, gerakannya lagi dibangun, jadi orang yang tiba-tiba masuk begitu, pasti perlu waktu dan mengganggu ritme itu," ujarnya kemarin.

LINDA TRIANITA

Berita lain:

Komnas HAM Panggil Paksa Kivlan Zen
Pencalonan Tifatul, PKS: Yang Penting Masuk Surga
Diduga Ada Bayi Tewas Saat Demo Pro-Prabowo di MK

Berita terkait

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

1 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

6 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

15 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

15 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

18 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

18 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

21 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya