Pengacara Akil Dicecar Soal Pencabutan BAP  

Reporter

Editor

Budi Riza

Selasa, 26 Agustus 2014 18:15 WIB

Orang dekat mantan Ketua MK, Akil Mochtar, Muhtar Ependy (kanan) memasuki mobil tahanan dengan memakai rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 21 Juli 2104. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Fransiskus, pengacara bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Menurut Fransiskus, dirinya ditanya penyidik KPK terkait dengan pencabutan berita acara pemeriksaan (BAP) Muhtar Ependy, orang dekat Akil.

Dia mengatakan tidak tahu alasan Muhtar mencabut keterangannya di BAP ketika bersaksi untuk Akil dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta beberapa waktu lalu. "Dicabut atau enggak, itu kan hak Pak Muhtar. Kenapa Pak Muhtar mencabut BAP, saya tidak punya kapasitas menjelaskan itu," ujar Fransiskus seusai diperiksa KPK, Selasa, 26 Agustus 2014.

Fransiskus menyatakan tidak tahu alasan penyidik meminta keterangan darinya. "Posisi waktu itu, saya pengacara Pak Akil," dia menjelaskan. (Baca: Tiga Alasan KPK Periksa Dua Pengacara Akil)

KPK menetapkan Muhtar Ependy sebagai tersangka kasus dugaan merintangi proses penyidikan, persidangan, dan memberi keterangan tidak benar pada persidangan Akil Mochtar. Saat menjadi saksi dalam persidangan Akil beberapa waktu lalu, Muhtar mencabut keterangannya yang tertuang dalam BAP.

Kepada majelis hakim, Muhtar mengaku, saat diperiksa penyidik, dirinya menyampaikan keterangan dalam kondisi tertekan dan terancam. Muhtar kini ditahan di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat.

Menurut Fransiskus, Akil selaku kliennya saat itu tidak pernah meminta Muhtar untuk mencabut keterangannya dalam sidang. Ihwal alasan Muhtar yang merasa terancam sehingga mencabut BAP, Fransiskus mengatakan itu perasaan Muhtar saja. "Yang jelas, saya pengacara yang ikut memeriksa Muhtar Ependy. Saya hanya menjalankan profesi," ujarnya. (Baca: KPK Tahan Tangan Kanan Akil Mochtar)

LINDA TRIANITA




Terpopuler:
Polisi Panggil Pengurus Gerindra Soal Garuda Merah
Ini Saran Komnas HAM kepada Tim Advokasi Prabowo
Masuk Bursa Wali Kota Depok, Tifatul Direspons Negatif
Lusa, PTUN Akan Jatuhkan Vonis Gugatan Prabowo
Nazaruddin: Nova Riyanti Juga Istri Anas

Berita terkait

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

1 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

2 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

2 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

3 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

3 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

3 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya