Dua PNS melintas di dekat kendaraan dinas pada pemeriksaan kendaraan tersebut di parkiran Kantor DPRD NTB, di Mataram, Senin (30/4). ANTARA/Ahmad Subaidi
TEMPO.CO, Subang - Pemerintah Kabupaten Subang, Jawa Barat, tak akan menyediakan kendaraan operasional baru buat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) periode 2014-2019. Dengan begitu, 50 anggota Dewan, 30 di antaranya wajah baru, harus menggunakan kendaraan operasional lama. "Toh, kondisinya masih layak pakai," kata Bupati Subang Ojang Sohandi kepada Tempo, Selasa, 25 Agustus 2014. (Baca: Bupati Ingin Beli Wrangler, Anggota DPRD Walk Out)
Menurut dia, pemerintah tidak mengalokasikan pembelian mobil baru bagi anggota Dewan karena hal itu bukan kewajiban. Selain itu, APBD Perubahan 2014 dan APBD 2015 akan dibelanjakan buat kepentingan rakyat. "Anggarannya kami fokuskan buat pembangunan infrastruktur," kata Ojang. (Baca: Rp 3 Miliar untuk Mobil Dinas Pimpinan DPRD Malang)
Alokasi dana pembangunan infrastruktur terutama untuk biaya pembangunan jalan kabupaten di APBD 2014 senilai Rp 160 miliar dan pada APBD 2015 diproyeksikan Rp 200 miliar. (Baca: Berhemat, DKI Jakarta Tarik Semua Mobil Dinas)
Nurul Mumin, calon anggota DPRD 2014-2019 yang akan dilantik 3 September 2014, mengapresiasi kebijakan bupati yang memfokuskan dana APBD buat kepentingan belanja publik. Menurut dia, kepentingan publik memang harus dikedepankan. Apalagi menyangkut pembangunan infrastruktur jalan kabupaten yang memang banyak yang rusak parah.
Mumin tak kecewa dengan kebijakan tidak adanya mobil operasional baru bagi anggota Dewan. Sebab, kendaraan lama masih layak pakai. "Masih layak kok, why not," ujar politikus Partai Demokrat ini. (Baca: Pemkot Malang Anggarkan Mobil Dinas Rp 2,5 Miliar)
Sekretaris DPRD Subang, Suwarna Murdias, menambahkan kendaraan operasional Dewan yang masih digunakan anggota Dewan lama siap dikandangkan dan dialihkan kepada anggota Dewan yang akan bertugas mulai 3 September 2014. "Kami sudah membuat surat agar para anggota Dewan lama mengembalikan kendaraan operasionalnya paling lambat 3 September 2014," kata dia.
