Ruhut Ajak PDIP Barter Pimpinan DPR dengan MPR

Reporter

Selasa, 26 Agustus 2014 12:31 WIB

Anggota fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul (kanan) berjabat tangan dengan Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso dan anggota fraksi PDIP Maruarar Sirait (kiri), saat mengikuti dialektika demokrasi, di Gedung MPR/DPR, Jakarta. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengatakan partainya tak keberatan bila kursi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat diduduki politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). “Secara prinsip, kami tak keberatan PDIP jadi ketua karena kami pernah merasakannya,” kata Ruhut saat dihubungi, Selasa, 25 Agustus 2014. (Baca: Dukung Puan, PDIP Lobi PAN dan Golkar)

Menurut Ruhut, PDIP sangat layak mendapatkan kursi Ketua DPR karena telah berhasil meraih suara tertinggi pada pemilu 9 Juli lalu. Penghargaan pada PDIP, menurut Ruhut, sama dengan yang diterima Demokrat saat memenangi pemilu pada 2009 lalu. Saat itu Demokrat otomatis menjadi Ketua DPR, sedangkan partai koalisi pendukung mengisi posisi Wakil Ketua DPR. (Baca: Partai Koalisi Prabowo Jegal PDIP Jadi Ketua DPR)

Meski begitu, Ruhut meminta PDIP tetap tunduk dengan keputusan DPR yang telah mengesahkan revisi atas Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD. Dalam revisi itu, kursi Ketua DPR tak lagi otomatis diberikan kepada partai pemenang pemilu, tetapi melalui mekanisme voting. “Sampai ada putusan atas uji materi UU MD3, semua pihak tentu harus tunduk pada aturan baru,” ujar Ruhut.

Mengenai pemilihan Ketua DPR nanti, Ruhut mengatakan, partainya sangat berpeluang mendukung PDIP. Bila merujuk pemilihan Ketua DPR 2009 lalu, persahabatan PDIP dan Demokrat, kata Ruhut, cukup dekat. (Baca: Puan Maharani Berharap SBY dan Mega Berdamai.) Buktinya, Demokrat memberi kesempatan PDIP untuk menjadi Ketua MPR. Bentuk kerja sama ini, kata dia, bisa saja terulang kembali pada pemilihan pimpinan DPR Oktober nanti. “Kalau kami diberi kursi Ketua MPR, kami akan berterima kasih sekali,” katanya.

Namun Ruhut menyatakan sikap resmi partai mengenai koalisi tetap bergantung pada keputusan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Rencananya SBY akan bertemu dengan Jokowi awal September mendatang di Bali. “Kami tunggu saja apa hasil pembicaraannya,” ucap Ruhut.

Saat ini Demokrat menjadi satu-satunya partai yang mengaku tak terikat dengan salah satu kubu peserta pemilihan presiden dengan jumlah kursi DPR sebanyak 61. Sedangkan kubu pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla memiliki 207 kursi. Jumlah ini jauh di bawah Koalisi Merah Putih yang memiliki 292 kursi, yang menjagokan Golkar untuk posisi Ketua DPR.

IRA GUSLINA SUFA

Terpopuler:

Polisi Panggil Pengurus Gerindra Soal Garuda Merah
Ini Saran Komnas HAM kepada Tim Advokasi Prabowo
Masuk Bursa Wali Kota Depok, Tifatul Direspons Negatif
Lusa, PTUN Akan Jatuhkan Vonis Gugatan Prabowo

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

10 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

7 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya