TEMPO.CO, Makassar - Ketua Dewan Pendidikan Sulawesi Selatan Adi Suryadi Culla menyayangkan sikap pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang tetap menerapkan Kurikulum 2013.

"Sangat disayangkan penerapan Kurikulum 2013 ini tetap dilakukan, padahal sarana pendukungnya tidak siap,“ kata Adi, kepada Tempo, Ahad, 24 Agustus 2014.

Persoalan keterlambatan pengiriman buku menjadi rumit karena pencetakan buku Kurikulum 2013 tersentralisasi di pusat (Jakarta), sehingga daerah tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelesaikan masalah ini.

“Persoalan Kurikulum 2013 hampir sama dengan pelaksanaan ujian nasional. Kalau ini masalah ini (distribusi buku) diserahkan ke daerah, masalah ini dapat diminimalisir,” ujarnya.

Ia pun mengharapkan agar Dinas Pendidikan Sulsel harus segera meminta buku pegangan Kurikulum 2013 segera didistribusikan.

“Karena ini yang ketiga kalinya dijanjikan pihak kementerian, dan masalah ini harus didesak untuk diselesaikan karena menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, bukan daerah, " ucapnya.

Mengenai efektivitas belajar, Adi menilai ini memang pasti tidak efektif karena materi pembelajaran tidak ada di tangan para murid.

Sekretaris Dinas Pendidikan Sulsel Salam Soba mengatakan pihaknya telah bersurat dan meminta kepastian buku Kurikulum 2013 kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Kami harapkan dengan surat tersebut, pihak Kementerian dapat menyelesaikan buku tersebut," ujarnya.

Ia menjelaskan, sebelumnya Kementerian Pendidikan menyatakan buku dikirim pada 15 Agustus, lalu mundur lagi dan dijanjikan dikirim pada September depan, "Kami sih maunya akhir Agustus ini sudah selesai, sehingga dapat dipakai di sekolah," imbuhnya.

Salam menjelaskan sejauh ini Provinsi Sulsel sendiri baru mendapatkan buku sekitar 60 persen, bahkan Kota Makassar informasinya telah mendapat buku untuk beberapa sekolah, yang pengirimannya melalui kantor pos.

Mengenai terlambatnya dari pihak percetakan dan adanya penggantian pihak rekanan karena ada yang belum menyelesaikan cetakan buku, Salam menilai bahwa langkah tersebut harus dilakukan mengingat ada rekanan yang tidak menyelesaikan cetakan buku.

"Jika kemudian dalam hal ini Kemendikbud mengganti rekanan itu menjadi hak mereka, yang terpenting bukunya itu segera sampai di daerah, karena kami sejauh ini hanya mengawasi dan menerima laporan tersebut," tegas Salam.

Sebelumnya, pendistribusian buku ini, ditargetkan selesai saat tahun ajaran baru, pada Juli lalu, namun kemudian mundur pada 4 Agustus, dan yang terakhir pada 15 Agustus namun semua daerah belum mendapatkannya

IIN NURFAHRAENI DEWI PUTRI