TEMPO Interaktif, Banten:Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid berharap penanganan dugaan kasus korupsi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilakukan secara transparan. "Dalam sidang kasus dugaan korupsi di KPU itu harus dilakukan secara transparan dan adil. Ini perlu agar masyarakat tahu siapa yang bersalah dan siapa yang benar,"ujar Hidayat Nur Wahid kepada wartawan usai memimpin acara sosialisasi ketetapan-ketetapan MPR di aula kantor Gubernur Banten, Selasa, (26/4).Hidayat juga berharap kasus Muliana W Kusuma, anggota KPU yang ditahan di Rutan Salemba oleh KPK yang dituduh telah menyogok anggota tim audit Badan Pemeriksa Keungan (BPK) tidak dipolitisir. "Saya malah berharap kalau Pak Mulyana memiliki bukti-bukti bahwa dia benar silahkan tunjukan ke pengadilan,"katanya. Masyarakat tidak ikut-ikutan terjebak dalam proses penanganan dugaan kasus korupsi di KPU ini, Dampaknya, menurut Hidayat, bisa menghakimi pihak-pihak yang belum tentu bersalah. "Ya, kita ikuti sajalah proses hukum yang berlaku. Tetapi, harus dilakukan secara transparan,"katanya. Mantan Presiden Partai Keadilan (Sejahtera)berharap masyarakat ikut mengontrol audit penyaluran dana bantuan kepada korban bencana Tsunami di Nangroe Aceh Darussalam. Kalau ditemukan ada dana bantuan yang tidak sampai ke tangan para korban Tsunami harus di usut. "BPK, KPU dan lembaga-lembaga donor melalui lembaga PBB harus melakukan audit penyaluran dana itu, dan hasil audit itu harus di beberkan ke publik demi ketransparanan,"kata Hidayat Nur Wahid.Faidil Akbar