Jelang Putusan MK, Pintu Masuk Jakarta Diperketat

Reporter

Kamis, 21 Agustus 2014 05:45 WIB

Massa menendang barikade polisi saat unjuk rasa di gerbang tol Pasteur, Bandung, Jawa Barat, 18 Agustus 2014. Adegan ini merupakan simulasi penanganan massa jelang keputusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa pemilihan presiden. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO , Cilegon: Menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan sengketa hasil pemilihan presiden pada Kamis, 21 Agustus 2014, Kepolisian Daerah (Polda) Banten melakukan penjagaan ketat di seluruh pintu masuk menuju wilayah DKI Jakarta. Jalur menuju Jakarta yang menjadi pengawasan yaitu tol Tangerang-Merak.

Kepala Kepolisan Daerah Banten, Brigadir Jendral Zulkarnain, mengatakan polisi di wilayahnya sudah menyiapkan pengamanan di beberapa titik, terutama pintu masuk dari Banten menuju Jakarta. Penjagaan tersebut dilakukan untuk mencegah adanya pergerakan massa ke Jakarta saat putusan Mahkamah Konstitusi berlangsung.

Menurutnya, pasukan yang disiapkan antara lain disiagakan di pintu Tol Merak, Pintu Tol Cilegon Barat dan Cilegon Timur, Pintu Tol Serang Barat dan Serang Timur hingga perbatasan wilayah Tangerang. "Kami juga terus berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya, SOP (standar dan prosedur operasi) sudah diberikan kepada seluruh anggota," katanya.

Pantauan Tempo di Gerbang Tol Merak, Rabu, 20 Agustus 2014, ratusan polisi bersenjata lengkap terlihat berjaga di pintu Tol Merak. Tidakhanya itu, polisi juga mengerahkan kendaraan water canon serta kendaraan pembawa kawat berduri . Sejumlah petugas juga terlihat melakukan pemeriksaan kendaraan yang akan masuk pintu gerbang tol.

Kepala Kepolisian Resor Cilegon Ajun Komisaris Besar Defrian Donimando mengatakan, pihaknya menerjunkan sebanyak 300 personel di tiga gerbang tol di Kota Cilegon, ditambah personel BKO dari Polda Cilegon sebanyak 130 personel. Menurutnya, penjagaan dimulai sejak Selasa, 20 Agustus hingga Jumat 23 Agustus 2014 mendatang. "Selain untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat, penjagaan ini dilakukan untuk mengantisipasi pengarahan massa jelang putusan MK terkait Pilpres," kata Defrian.

Defrian mengatakan, Kepolisian Resor Cilegon melakukan penjagaan ketat di tiga Gerbang Tol di Kota Cilegon. Ketiganya yaitu Gerbang Tol Merak, Cilegon Barat, dan Cilegon Timur. Menurutnya, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan adanya mobilisasi massa dari Kota Cilegon ke Jakarta. Namun demikian, upaya preventif tetap dilakukan guna menghindari potensi pergerakan massa menuju Jakarta. "Untuk laporan mobilisasi massa hingga saat ini belum ada, tapi penjagaan ketat tetap kami lakukan," ujarnya.

Sementara itu, sebanyak 120 pengurus DPC Gerindra Kota Serang akan datang ke Jakarta untuk mendengarkan langsung keputusan Mahkamah Konstitusi, Kamis, hari ini. "Kami sudah siap. Seluruh perwakilan pengurus akan memastikan keputusan MK di Jakarta. Dan kami akan memberangkatkan perwakilan dari tiap-tiap struktur di DPC Kota Serang," ungkap Ketua DPC Gerindra Kota Serang Encop Sofia Rabu, 20 Agustus 2014.

Encop mengatakan, pihaknya akan berangkat ke Jakarta pagi ini pada pukul 07.00 WIB. "Melihat kesaksian para saksi pada sidang di MK, kita optimistis memenangkan gugatan. Gagasannya bukan untuk Prabowo jadi presiden, tapi kami berusaha menegakkan demokrasi," ujar Encop.



WASI'UL ULUM



Terpopuler:
Prediksi Mantan Hakim MK Soal Gugatan Prabowo

Bisakah PTUN Menangkan Prabowo-Hatta?

Jokowi Ingin Makan Kerupuk, Pengawal Melarang

ISIS Rilis Video Pemenggalan Wartawan AS

Berita terkait

MK Tukar Posisi Anwar Usman di Pleno jika PSI Jadi Pihak Terkait PHPU Pileg

5 hari lalu

MK Tukar Posisi Anwar Usman di Pleno jika PSI Jadi Pihak Terkait PHPU Pileg

MK akan mengganti Anwar Usman dengan hakim konstitusi lain apabila ada panel sengketa pemilu yang berkaitan dengan PSI

Baca Selengkapnya

Hakim MK Anwar Usman Gunakan Inhaler saat Sidang Sengketa Pemilu 2024

5 hari lalu

Hakim MK Anwar Usman Gunakan Inhaler saat Sidang Sengketa Pemilu 2024

Hakim MK Anwar Usman tampak menggunakan inhaler ketika menangani sidang sengketa pemilu 2024 pada hari ini.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg Hari Ini

5 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg Hari Ini

MK menggelar sidang perdana sengketa pileg DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, dan DPD RI hari ini.

Baca Selengkapnya

Bambang Widjojanto Debat Ahli KPU di Sidang MK: Jangan Sok Tahu

31 hari lalu

Bambang Widjojanto Debat Ahli KPU di Sidang MK: Jangan Sok Tahu

Bambang Widjojanto berdebat dengan ahli yang dihadirkan KPU mengenai hasil Sirekap.

Baca Selengkapnya

Respons Gibran soal Pemanggilan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK: Dijalani Aja Prosesnya

32 hari lalu

Respons Gibran soal Pemanggilan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK: Dijalani Aja Prosesnya

Gibran Rakabuming Raka menanggapi rencana Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan memanggil empat menteri Jokowi dalam sidang sengketa Pilpres

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Sengketa Pemilu Digelar Besok, 400 Polisi Siaga di MK

38 hari lalu

Sidang Perdana Sengketa Pemilu Digelar Besok, 400 Polisi Siaga di MK

Sebanyak 400 aparat kepolisian akan bersiaga selama sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK)

Baca Selengkapnya

MK Tambah Kuota Saksi-Ahli di Sengketa Pemilu, Maksimal Jadi 19 Orang

38 hari lalu

MK Tambah Kuota Saksi-Ahli di Sengketa Pemilu, Maksimal Jadi 19 Orang

MK menambah kuota saksi dalam sidang sengketa Pemilu menjadi maksimal 19 orang. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pemilu Besok

39 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pemilu Besok

MK menjadwalkan sidang perdana sengketa Pemilu 2024 besok dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.

Baca Selengkapnya

Tim Hukum Prabowo-Gibran Daftar sebagai Pihak Terkait Sengketa Pilpres di MK Malam Ini

39 hari lalu

Tim Hukum Prabowo-Gibran Daftar sebagai Pihak Terkait Sengketa Pilpres di MK Malam Ini

Tim hukum Prabowo-Gibran bakal mendaftarkan diri ke MK sebagai Pihak Terkait pada Senin malam, 25 Maret 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tegaskan Arsul Sani Tak Terlibat Tangani Gugatan Pemilu PPP

40 hari lalu

MK Tegaskan Arsul Sani Tak Terlibat Tangani Gugatan Pemilu PPP

Mahkamah Konstitusi menegaskan Hakim Arsul Sani tidak akan terlibat menangani sengketa Pileg yang terkait PPP.

Baca Selengkapnya