PDIP Tak Kerahkan Massa di Sidang Putusan MK, Kalau Ada?

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Rabu, 20 Agustus 2014 11:31 WIB

Jokowi menunjuk seorang pendukungnya, pada saat syukuran atas terpilihnya pasangan Jokowi-JK sebagai presiden Indonesia 2014-2019 di Taman Proklamasi, Menteng, Jakarta, 23 Juli 2014. AP/Dita Alangkara

TEMPO.CO, Jakarta - Poros PDI Perjuangan tidak mengerahkan relawan maupun simpatisan partai untuk berunjuk rasa di Mahkamah Konstitusi saat keputusan sidang sengketa pemilu presiden, Kamis, 21 Agustus 2014. Sebabnya, politikus PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, mengatakan koalisi Jokowi-JK menghormati apa pun hasil keputusan Mahkamah Konstitusi. (Baca: Besok Putusan, Massa Pro-Prabowo Geruduk MK Lagi)

"Tidak ada pengerahan massa. Sejauh ini tidak ada pembicaraan dengan Pak Jokowi maupun Dewan Pimpinan Pusat untuk melakukan hal tersebut," ujar Adian saat dihubungi Tempo, Rabu, 20 Agustus 2014. "Andaikan besok ada, saya pastikan itu sifatnya spontan saja." (Baca: Prediksi Mantan Hakim MK soal Gugatan Prabowo)

Keputusan untuk tidak mengerahkan massa, Adian menambahkan, menjadi salah satu upaya dari Jokowi-JK agar situasi politik menjelang pembacaan keputusan tidak makin keruh. Selain itu, Adian meyakini bahwa keputusan MK tidak akan berbeda jauh dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum yang menetapkan pasangan nomor urut dua, Jokowi-JK, sebagai pemenang pemilu presiden. (Baca: Bisakah PTUN Menangkan Prabowo-Hatta?)

Keyakinan itu yang mendasari tidak diperlukan massa untuk datang ke Mahkamah Konstitusi. "Keyakinan Jokowi-JK bukan keyakinan mistik. Artinya, kemenangan Jokowi-JK betul-betul dilandaskan pada penghitungan dan rekapitulasi data yang akurat serta valid," tuturnya. (Baca juga: Jokowi: PAN dan Demokrat Mulai Merapat)

Selain itu, Adian menganggap Jokowi-JK sudah cukup berlaku adil dan mematuhi semua tahapan pemilu presiden, termasuk manakala Badan Pengawas Pemilu meminta pemungutan suara ulang di beberapa wilayah. "PDI Perjuangan serta koalisi sepakat mengikuti semua prosedur hukum, dan kami harap semua pihak juga menghormatinya," kata mantan aktivis Reformasi 1998 ini. (Baca: Begini Perayaan ala Tim Prabowo Jika Menang di MK)

RAYMUNDUS RIKANG R.W.

Topik terhangat:
ISIS | Pemerasan TKI | Sengketa Pilpres | Pembatasan BBM Subsidi


Berita terpopuler lainnya:
Bandel, Ahok Punya Cara Jebak Uber App/Uber.com
Jokowi Ingin Makan Krupuk, Pengawal Melarang
Prabowo Minta Ibu-ibu Siapkan Dapur Umum

Berita terkait

MK Gelar Sidang Lanjutan Pemeriksaan Pendahuluan Sengketa Pileg, Ada 81 Perkara

59 menit lalu

MK Gelar Sidang Lanjutan Pemeriksaan Pendahuluan Sengketa Pileg, Ada 81 Perkara

Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan terdapat total 297 perkara dalam sengketa pileg 2024. Disidangkan secara bertahap.

Baca Selengkapnya

Saat Hakim MK Pertanyakan Caleg PKB yang Cabut Gugatan ke PDIP

1 hari lalu

Saat Hakim MK Pertanyakan Caleg PKB yang Cabut Gugatan ke PDIP

Kuasa hukum mengaku mendapat informasi pencabutan itu dari kliennya saat sidang MK tengah berlangsung.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

1 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

PPP Minta Dukungan PKB di Sidang Sengketa Pileg, Muhaimin Siapkan Ini

1 hari lalu

PPP Minta Dukungan PKB di Sidang Sengketa Pileg, Muhaimin Siapkan Ini

PPP menyatakan gugatan sengketa Pileg 2024 dilayangkan karena menilai ada kesalahan pencatatan suara di KPU.

Baca Selengkapnya

PPP Akui Rencana Pertemuan dengan Prabowo dalam Waktu Dekat

1 hari lalu

PPP Akui Rencana Pertemuan dengan Prabowo dalam Waktu Dekat

PPP mengkonfirmasi pihaknya akan menemui Prabowo Subianto usai pilpres 2024 selesai. Namun PPP menegaskan arah politiknya akan dibahas dalam Rapimnas.

Baca Selengkapnya

PPP Akan Bahas Arah Politik Pasca Pilpres 2024 dalam Rapimnas

1 hari lalu

PPP Akan Bahas Arah Politik Pasca Pilpres 2024 dalam Rapimnas

Pilpres 2024 baru saja selesai, PPP belum menentukan arah politiknya karena masih fokus untuk sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Bagaimana Peluang PPP Lolos ke Senayan Berbekal Gugatan ke MK?

1 hari lalu

Bagaimana Peluang PPP Lolos ke Senayan Berbekal Gugatan ke MK?

Pengamat politik menanggapi mengenai peluang PPP mendapatkan kursi DPR RI lewat permohonan sengketa pemilu ke MK.

Baca Selengkapnya

Ketua MK Pertanyakan Perbedaan Tanda Tangan di Dokumen Pemohon Sengketa Pemilu

2 hari lalu

Ketua MK Pertanyakan Perbedaan Tanda Tangan di Dokumen Pemohon Sengketa Pemilu

Ketua MK Suhartoyo mengungkapkan ada tanda tangan berbeda dalam dokumen permohonan caln anggota DPD Riau.

Baca Selengkapnya

Gugat Hasil Pemilu ke MK, Caleg PAN Soroti Oligarki Partainya

2 hari lalu

Gugat Hasil Pemilu ke MK, Caleg PAN Soroti Oligarki Partainya

Caleg petahana DPR RI dari PAN, Sungkono, menyoroti oligarki dalam tubuh partainya lewat permohonan sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

Sederet Fakta Sidang Perdana Sengketa Pileg di MK, Beda Posisi Anwar Usman dan Arsul Sani

2 hari lalu

Sederet Fakta Sidang Perdana Sengketa Pileg di MK, Beda Posisi Anwar Usman dan Arsul Sani

MK menggelar sidang perdana sengketa pileg DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, dan DPD RI hari ini. Berikut sederet faktanya.

Baca Selengkapnya