Jelang Putusan MK, Polda Jawa Timur Kirim 210 Brimob

Reporter

Editor

Agoeng Wijaya

Selasa, 19 Agustus 2014 20:00 WIB

Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Unggung Cahyono. TEMPO/Fully Syafi

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang putusan sidang gugatan sengketa hasil pemilihan presiden 2014 oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis mendatang, Kepolisian Daerah Jawa Timur mengirimkan dua Satuan Setingkat Kompi (SSK) Brigade Mobil untuk membantu Kepolisian Daerah Metro Jaya mengamankan Ibu Kota. "Sebanyak 210 personel kami kirimkan ke Jakarta," kata Kapolda Jawa Timur Inspektur Jenderal Polisi Unggung Cahyono seusai upacara pelepasan pasukan di halaman Stasiun Pasar Turi Surabaya, Selasa, 19 Agustus 2014.

Menurut Unggung, menumpang kereta Gumarang, dua SSK tersebut diperkirakan tiba di Jakarta pada Rabu, 20 Agustus 2014, pukul 03.00 WIB. "Mereka di sana sampai 24 Agustus 2014. Jadi sekitar enam hari," ujarnya.

Pasukan Brimob dari Polda Jawa Timur itu, kata Unggung, akan ditempatkan di kawasan Monas dengan mendirikan tenda-tenda. Seluruh peralatan mereka, seperti tenda, senjata, dan alat-alat lainnya, dikirim ke Jakarta kemarin menggunakan truk. "Sehingga mereka hanya tinggal berangkat saja," katanya.

Menurut Unggung, pasukan Brimob itu terdiri dari dua tim, yaitu pasukan antihuru-hara dan pasukan antianarkis. Khusus pasukan antihuru-hara bergerak dengan dasar Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian hingga Tahap Kelima, yaitu hanya menggunakan gas air mata, security barrier, dan water cannon. "Namun apabila (demonstran) tetap berbuat anarkistis, tentunya (pasukan) tetap melakukan pengamanan secara bertahap dengan mengacu pada Protap (Prosedur Tetap) Nomor 1 Tahun 2010," katanya.

Meski demikian, Unggung berpesan kepada seluruh pasukannya untuk selalu melakukan pengamanan secara humanis dan mengutamakan tindakan preventif agar keamanan terjaga hingga putusan Mahkamah Konstitusi keluar. "Saya imbau tadi untuk memperhatikan kedisiplinan yang tinggi dalam menjalankan tugas," katanya.

MOHAMMAD SYARRAFAH

Terpopuler:
Fahri Hamzah Disebut Terima US$ 25 Ribu dari Nazar
Begini Pembagian Jatah Kekuasaan ala Prabowo-Hatta
Jokowi Setuju 6 Jenis Manusia Versi Mochtar Lubis Dihilangkan
Bagaimana PRT Pembunuh Bayi di Riau Dibekuk?
Fahri Hamzah Cuit Klarifikasi Duit Nazaruddin

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

9 jam lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

10 jam lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

22 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

2 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

3 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

3 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya