200 Prajurit TNI Dilatih Deteksi Dini Gerakan Radikal  

Reporter

Selasa, 19 Agustus 2014 18:26 WIB

TEMPO/Fahmi Ali

TEMPO.CO, Malang - Sebanyak 200 prajurit Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten Malang dan Kota Batu yang berada di bawah Komando Distrik Militer 0818 Malang dilatih selama sepekan. Latihan bertujuan meningkatkan kemampuan anggota TNI mendeteksi dini gerakan radikal yang bisa membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Komandan Kodim 0818 Malang Letnan Kolonel Achmad Solihin menjelaskan, kegiatan yang dinamai Latihan Teknis Teritorial (Latnister) itu dimulai pada Senin, 18 Agustus 2014, dan berakhir pada Sabtu, 23 Agustus 2014.

Menurut Solihin, latihan ini diikuti para bintara, tamtama, dan perwira. Kegiatan itu dirancang untuk meningkatkan profesionalisme prajurit teritorial, terutama di semua komando rayon militer (koramil).

Solihin juga mengatakan Latnister merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun. “Namun kali ini ada penekanan khusus pada kemampuan deteksi dini terhadap gerakan-gerakan radikal, seperti yang kita saksikan bersama,” kata Solihin kepada Tempo, Selasa sore, 19 Agustus 2014. (Baca: Perang untuk ISIS, Satu Warga Malang Tewas)

Solihin mengaku materi yang ditekankan dalam kegiatan Latnister kali ini berkaitan dengan munculnya sekelompok orang yang mendeklarasikan Ansharul Khilafah di Masjid Jami Sulaiman Al-Hunaishil di Gang Makam, Dusun Sempu, Desa Gadingkulon, Kecamatan Dau, 20 Juli lalu. Ansharul Khilafah diduga mendukung Negara Islam Irak dan Suriah atau Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS).

Materi pelatihan yang diberikan, antara lain, cara mengumpulkan data, pembinaan lingkungan, komunikasi yang efektif dengan seluruh komponen masyarakat, serta peningkatan ketahanan wilayah. Semua prajurit di koramil, terutama bintara pembina desa, harus menjadi aparat terdepan yang mampu mengetahui setiap gerakan-gerakan radikal secara lebih dini. (Baca: Tangkal ISIS, Malang Gandeng Mantan Napi Terorisme)

Solihin menegaskan, koramil harus mampu menjalin komunikasi yang efektif dan berkesinambungan dengan seluruh elemen masyarakat, dari tingkat kecamatan sampai rukun tetangga, sebagai bentuk peningkatan kewaspadaan dan kemampuan deteksi serta pencegahan dini terhadap gerakan radikal.

Aparat koramil harus mampu membentuk jejaring informasi yang solid dengan masyarakat. “Deteksi dini itu kami ibaratkan bahwa prajurit kami harus lebih dulu tahu lokasi jarum yang jatuh. Di sini juga dibutuhkan peningkatan kemampuan dan keahlian di bidang intelijen,” ujar Solihin. (Baca: Lima Warga Malang Angkat Senjata Gabung ISIS)

Semua peserta Latnister harus mampu menyerap dan mengaplikasikan materi di lapangan. Mereka akan diuji lebih dulu. Prajurit yang gagal harus mengulang ujian.

Solihin memaparkan, pelaksanaan Latnister juga bertujuan menindaklanjuti hasil rapat Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Malang pada Selasa malam, 5 Agustus lalu. Dalam rapat koordinasi yang tertutup bagi pers itu, dibahas langkah-langkah untuk mengantisipasi kemunculan jaringan ISIS di seluruh wilayah Kabupaten Malang.




ABDI PURMONO




Terpopuler:
Fahri Hamzah Disebut Terima US$ 25 Ribu dari Nazar
Begini Pembagian Jatah Kekuasaan ala Prabowo-Hatta
Jokowi Setuju 6 Jenis Manusia Versi Mochtar Lubis Dihilangkan
Bagaimana PRT Pembunuh Bayi di Riau Dibekuk?
Fahri Hamzah Cuit Klarifikasi Duit Nazaruddin




Advertising
Advertising

Berita terkait

Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

2 Mei 2020

Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memilih bertugas sebagai tentara ketimbang menteri.

Baca Selengkapnya

Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur

7 Februari 2018

Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur

Sejumlah kalangan menilai reformasi di tubuh TNI mengalami langkah mundur di masa Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Polri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban

4 Februari 2018

Polri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban

Pengamat hukum Bivitri Susanti meminta nota kesepahaman Polri dan TNI soal pemeliharaan keamanan dan ketertiban dibatalkan.

Baca Selengkapnya

YLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui

16 Desember 2017

YLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui

Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Julius Ibrani mengatakan reformasi sektor militer di Indonesia masih belum mencapai targetnya.

Baca Selengkapnya

Hut TNI 72 Tahun, Simak Cuitan Netizen

7 Oktober 2017

Hut TNI 72 Tahun, Simak Cuitan Netizen

Topik mengenai TNI di lini masa merupakan salah satu isu yang selalu "in" di mata Netizen, terutama marak dibicarakan saat merayakan HUT TNI kali ini

Baca Selengkapnya

Ini Alutsista yang Dipamerkan pada Acara HUT TNI di Cilegon

5 Oktober 2017

Ini Alutsista yang Dipamerkan pada Acara HUT TNI di Cilegon

Peringatan HUT TNI ke-72 dilaksanakan di Dermaga Indah Kiat Cilegon, Banten, Kamis 5 Oktober 2017. Acara ini dimulai pukul 08.00.

Baca Selengkapnya

Kodim Brebes Gelar Nobar Film G30S PKI di Desa dan Sekolah

22 September 2017

Kodim Brebes Gelar Nobar Film G30S PKI di Desa dan Sekolah

Komando Distrik Militer 0713/Brebes akan menggelar nonton bareng film G 30S PKI di setiap desa dan beberapa sekolah.

Baca Selengkapnya

Wiranto: TNI Tak Bisa Dinilai dari Kinerjanya di Masa Lalu  

22 September 2017

Wiranto: TNI Tak Bisa Dinilai dari Kinerjanya di Masa Lalu  

Wiranto beralasan tidak adil bila ada pihak yang menilai kinerja TNI di masa lalu dengan situasi saat ini yang sudah berbeda.

Baca Selengkapnya

Sejarawan Sebut TNI Tak Ingin Ada Tafsir Ulang Peristiwa 1965  

19 September 2017

Sejarawan Sebut TNI Tak Ingin Ada Tafsir Ulang Peristiwa 1965  

Dengan memutar kembali film Pengkhianatan G 30 S PKI, TNI tidak membiarkan sejengkal pun peristiwa 1965 ditafsirkan berbeda.

Baca Selengkapnya

Nobar Film G30S/PKI, Panglima TNI: Kalau Perintah Saya, Kenapa?

18 September 2017

Nobar Film G30S/PKI, Panglima TNI: Kalau Perintah Saya, Kenapa?

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan instruksi pemutaran film G30S/PKI merupakan perintahnya.

Baca Selengkapnya