TEMPO.CO, Kediri - Rencana pelegalan aborsi bagi korban pemerkosaan mendapat penolakan dari kalangan pesantren. Meski secara fikih tindakan aborsi dibenarkan dengan syarat tertentu, dampak negatifnya justru lebih besar.
Penolakan ini disampaikan pengasuh Pondok Pesantren Al-Amien, Kediri, Kiai Anwar Iskandar. Menurut Gus War, pemberlakuan aborsi bagi korban pemerkosaan bukan merupakan solusi untuk melindungi mereka. "Semua yang dikehendaki Tuhan tidak boleh dihilangkan oleh manusia," katanya kepada Tempo, Selasa, 19 Agustus 2014.
Karena itu, jika tindakan aborsi ini tetap dilakukan, para perempuan tersebut akan tetap menanggung dosa pengguguran janin. Namun mereka terbebas dari dosa maksiat karena perbuatan pembuahan janin bukan dilakukan atas kehendaknya. (Baca: PP Aborsi, IDI: Jangan Sampai Jadi Ranjau)
Karena itu, Gus War mengusulkan kepada pemerintah untuk tetap membiarkan para korban pemerkosaan mengandung bayi mereka hingga lahir. Selanjutnya, negara wajib mengambil dan memelihara mereka sebagai tanggungan negara. Itu pun dengan syarat sang ibu tidak menghendaki memelihara mereka.
Langkah ini dinilai lebih manusiawi dan menyelesaikan persoalan korban pemerkosaan. Sebab, tidak ada bayi yang dilahirkan dengan menanggung dosa perbuatan orang tuanya. (Baca: Menteri Amir Setuju Aborsi Bagi Korban Perkosaan)
Pernyataan yang sama disampaikan Abdul Muid, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Menurut dia, aborsi sebenarnya sudah diatur dalam hukum fikih.
Hal ini dibenarkan atau boleh dilakukan selama janin tersebut belum ditiupi roh. Menurut perhitungan fikih Islam murni, ini terjadi di antara usia 0-120 hari. "Kalau fikih murni memang dibenarkan dengan syarat tersebut," kata Gus Muid. (Baca: Polisi Akan Sosialisasi PP Aborsi)
Dalam kasus pelegalan aborsi ini, Gus Muid dan beberapa kelompok pemikir santri berpendapat, hal tersebut lebih banyak nilai buruknya dibanding manfaatnya. Karena itu, mereka menolak rencana pemerintah yang mengaturnya sebagai upaya melindungi korban permerkosaan.
