TEMPO Interaktif, Shah Alam: Deputi Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak menyatakan, Malaysia dan Indonesia setuju untuk mengurangi keberadaan kapal patroli masing-masing di Laut Sulawesi yang menjadi obyek sengketa kedua negara. "Penarikan akan dilakukan secepatnya," kata dia di Shah Alam, hari ini.Ia menyatakan, kesepakatan itu adalah hasil pertemuan antara Kepala Angkatan Laut Diraja Malaysia Mohammad Anwar Mohamed Nor dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya Slamet Subidyanto di Batam, pekan lalu. Menurut dia, penarikan akan dilakukan secara simultan.Najib, yang juga Menteri Pertahanan, menyatakan, kesepakatan itu sangat baik. Alasannya, "kedaulatan sebuah negara tidak perlu ditunjukkan dengan jumlah kapal di suatu wilayah". Selain itu, kata dia, negara-negara anggota Asean telah sepakat untuk tidak mempertontonkan klaim kekuatan militernya.Ia menambahkan, negara yang mengklaim memiliki suatu wilayah harus merundingkanya di Pengadilan Internasional atau badan arbitase internasional. Ketika ditanyakan apakah angkatan laut dari kedua negara harus melanjutkan dialog, ia menjawab, hal itu tidak terlalu penting kecuali terjadi sesuatu yang bertentangan dengan kesepakatan.Angkatan Laut dari Malaysia dan Indonesia menambah kekuatannya di blok Ambalat, yang disengketakan, setelah terjadi insiden pada 10 April lalu. Ketika itu, kapal Malaysia, KD Rencong, bergesekan dengan kapal Indonesia, KRI Tedung Naga. Pemerintah kedua negara saling melancarkan protes atas insiden itu. Bernama