Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (kedua kiri) didampingi Waketum Suharso Manoarfa (kiri), Lukman Hakim Syaifuddin (tengah), Sekjen Romahurmuziy (kanan) dan Ketua Majelis Syariah Nur Muhammad Iskandar (kedua kanan) membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP di Jakarta, Sabtu (10/5). ANTARA/Prasetyo Utomo
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah politikus senior Partai Persatuan Pembangunan mendesak Dewan Pimpinan Pusat PPP untuk segera menyelenggarakan muktamar dan membentuk kepengurusan baru. Desakan tersebut didasari keputusan Musyawarah Kerja Nasional PPP di Bogor, Jawa Barat, pada 2013, yang juga tercantum dalam anggaran rumah tangga partai.
"Muktamar paling lambat diselenggarakan satu bulan setelah pemilihan presiden," ujar anggota Majelis Syariah PPP, Muhammad Rodjak, di kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Senin, 18 Agustus 2014. (Baca: Tersangka Haji, Bagaimana Nasib Suryadharma di PPP?)
Rodjak mengancam akan merebut pimpinan pusat jika DPP tak membentuk panitia muktamar akhir bulan ini. "Tak masalah, senior PPP akan turun tangan semua," dia mengklaim. (Baca: Majelis Pakar PPP Serukan Tinggalkan Prabowo-Hatta)
Alasan lainnya adalah Ketua Umum PPP Suryadharma Ali telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi haji oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut dia, bekas Menteri Agama tersebut sudah tak layak lagi menjabat Ketua Umum PPP. "Karena tak sesuai dengan prinsip partai yang menjunjung tinggi akhlakul karimah atau berakhlak baik," kata Rodjak.
Menurut Rodjak, seharusnya Suryadharma mundur tanpa didesak. Dia menilai masih bercokolnya Suryadharma di pucuk pimpinan akan membawa dampak negatif di partai. Rodjak beranggapan bahwa khalayak akan menilai kader PPP lainnya sama dengan Suryadharma.
Ketua Gerakan Pemuda Ka'bah PPP D.M. Yunus menuturkan desakan ini tak terkait dengan arah koalisi partai. "Kami cuma ingin mendisiplinkan partai," ujarnya.
