Juru bicara Kementerian Luar Negeri Michael Tene. rri.co.id
TEMPO.CO,Jakarta - Kementerian Luar Negeri mengatakan pihaknya akan berperan aktif dalam menolak keberadaan Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS). "Kami siap berperan seperti yang sudah dikoordinasikan bersama Menkopolhukam," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, Michael Tene, ketika dihubungi Tempo, Jumat, 15 Agustus 2014. (Baca: Indonesia Bukan Negara Agama, SBY Tolak ISIS)
Michael mengatakan Kementerian akan mengikuti semua arahan Presiden dan instansi-instansi terkait untuk memberantas ISIS di dalam dan di luar negeri. Kementerian akan menaruh perhatian pada keterlibatan warga negara Indonesia dalam organisasi ini di luar negeri.
Namun Michael enggan merinci antisipasi yang akan dilakukan Kementerian. "Kalau saya paparkan, nanti tidak efektif lagi," katanya. Namun dia tidak menampik akan menitikberatkan fokus pada wilayah Timur Tengah. (Baca: Kapolri: RI Tolak Paham dan Kegiatan ISIS)
Tidak hanya itu, Michael mengatakan, Kementerian akan memberi perhatian lebih kepada WNI yang akan pergi ke Timur Tengah. "Tetap kami tidak bisa memberitahukan sistematisnya," katanya. Kementerian pun enggan memberitahukan identitas 50 orang lebih WNI yang diduga terlibat perang di Suriah.
Pada 4 Agustus lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono bersama sejumlah menteri menggelar rapat tertutup di Istana Negara. (Baca: Waspadai ISIS, Tangerang Awasi Rumah Kos)
Rapat kabinet ini diikuti Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kapolri Jenderal Sutarman, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin
Dari rapat ini, Indonesia menentukan sikap menolak keberadaan ISIS. "Intinya, kami akan mengikuti semua hasil arahan Presiden kemarin," kata Michael.
