Calon Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Tim Sukses Jokowi-JK Abdul Kadir Karding (Kiri), dalam Silaturahmi Nasional Alim Ulama PKB untuk Pemenangan Jokowi-JK, di Jakarta, Selasa (3/6). TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO,Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Hanif Dakhiri mengatakan partainya ingin menempatkan politikusnya di posisi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. "Kami punya beberapa kader yang layak untuk posisi Ketua MPR," kata Hanif saat dihubungi, Jumat, 15 Agustus 2014.
Menurut Hanif, kesempatan politikus PKB menjadi Ketua MPR sangat terbuka dengan ditetapkannya Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang baru. Revisi undang-undang ini memberi kesempatan kepada semua partai untuk menduduki posisi pimpinan. "Dinamika itu tak mungkin dihindari karena, berdasarkan UU MD3 yang baru, semua fraksi memiliki kesempatan sama untuk menjadi pimpinan."
Untuk memuluskan langkah ini, Hanif mengatakan, PKB telah melakukan lobi-lobi dengan sejumlah fraksi. Namun dia mengaku lobi itu baru sebatas komunikasi dan belum mengarah pada pengajuan nama kandidat. Hingga kini, PKB belum memutuskan calon yang bakal diusung jadi pimpinan MPR. "Akan kami rapatkan. Sekarang sosialisasi dulu." (Baca: Hidari Rebutan Jabatan, DPP PKB Seleksi Pimpinan DPRD)
Hanif menambahkan, partainya memang lebih membidik posisi Ketua MPR dibanding Ketua DPR. Alasannya, PKB ingin menjadi bagian penting dari pengawalan politik nasional untuk tetap menjaga tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan posisi pimpinan DPR akan dipercayakan kepada partai lain.
Hanif membantah keinginan memimpin MPR ini akan dijadikan posisi tawar PKB dalam membangun lobi dengan partai yang mengincar posisi Ketua DPR. Dia menyatakan penetapan pimpinan MPR dan DPR akan terbuka dan jauh dari praktek transaksional.
Saat ini, sejumlah partai besar telah menyatakan minat terhadap posisi Ketua DPR. Dua partai yang serius yakni Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. PDIP ngotot lantaran menjadi partai pemenang pemilu. (Baca: Rusdi Kirana: PKB Tak Boleh Marah Soal Kabinet)
Sedangkan Golkar merasa punya kans setelah perubahan UU MD3 menyatakan Ketua DPR dipilih, tidak otomatis diisi politikus partai pemenang pemilu. Golkar malah disebut-sebut telah menyiapkan beberapa nama sebagai kandidat Ketua DPR.
