TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolo mengatakan kepemimpinan presiden terpilih Joko Widodo akan terintegrasi dengan pandangan partai.
"Loh, jabatan presiden dan wakil itu jabatan politik. Perekrutannya juga lewat partai politik. Tentu partai politik akan terus bersama-sama mengontrol kebijakan presiden dan wakil presien yang didukung," ujar Tjahjo Kumolo saat acara pembekalan kader PDIP di Bidakara, Rabu, 13 Agustus 2014. (Baca: Jokowi Terima Tamu Asing, PDIP Tampik Intervensi)
Tjahjo pun bicara soal kemungkinan ada menteri yang ditunjuk Joko Widodo yang berasal dari PDIP. Menurut dia, kemungkinan pengurus partai yang akan merangkap jabatan sebagai menteri perlu dipertimbangkan secara matang. "Soal membagi tugas itu diserahkan Pak Jokowi," ujarnya.
Menurut Tjahjo, partai juga memiliki hak prerogatif untuk menentukan. Misalnya, jika Jokowi menunjuk orang yang memiliki jabatan struktural yang penting di sebuah partai sehingga akan merugikan partai tersebut. "Kalau ditarik untuk menjadi menteri oleh Pak Jokowi, tentu perlu dilihat apakah yang dipilih lebih diperlukan sebagai pengurus partai atau menteri," ujarnya. (Baca: Lemhanas Puji Tim Transisi Jokowi)
Akan tetapi, Tjahjo melanjutkan, PDIP hingga saat ini belum membicarakan nama-nama yang diproyeksikan mengisi kursi kementerian. "Belum dibahas. Saya kira siapa pun yang menjadi anggota kabinet, fokus utamanya harus siap bantu presiden," ujarnya.
