Menteri Perindustrian sekaligus Dewan Pembina Partai Golkar, MS Hidayat, deklarasikan pencalonan dirinya untuk Ketum Golkar di Bandung, Jawa Barat, 10 Agustus 2014. MS Hidayat didampingi sejumlah pengurus DPP, DPD, dan politikus senior. TEMPO/Prima Mulia
TEMPO.CO, Padang -- Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Kota Padang Wahyu Iramana Putra mengatakan musyawarah nasional partainya tetap diselenggarakan pada Oktober 2015. Hal ini sesuai kesepakatan Munas 2009 di Pekanbaru. (Baca:Ketua DPP Golkar: Partai Sedang Terbelenggu)
"Munas di Pekanbaru memutuskan pergantian ketua umum dilaksanakan pada 2015. Itu disetujui semua peserta Munas, termasuk Jusuf Kalla," ujarnya kepada Tempo, Selasa, 12 Agustus 2014. (Baca:Dipecat, Agung Laksono Masih Bisa Jadi Ketua Umum)
Menurut Wahyu, Golkar merupakan organisasi yang punya ketentuan dan aturan. Ketentuan Munas sudah diatur pada Munas 2009. Memang, kata Wahyu, masa jabatan ketua umum hingga 14 Oktober 2014 jika merujuk pada AD/ART. (Baca:Golkar NTT Konsisten Munas pada 2015)
Namun, pada Munas di Pekanbaru telah disepakati masa jabatan hingga Oktober 2015. "Tak baik merusak kesepakatan hanya untuk merebut jabatan," ujarnya. Katanya, gejolak di Golkar sudah biasa terjadi sejak reformasi. (Baca:Yorrys Kumpulkan Senior Golkar untuk Bahas Munas)
Namun, jika Munas dipercepat sesuai dengan keputusan rapat pimpinan nasional, Wahyu mengaku akan mengikuti keputusan itu. "Kita tak ingin kehilangan kebersamaan," ujarnya.
Ketua DPD Golkar Bukittinggi Trismon juga menyatakan akan mengikuti kebijakan partai di tingkat pusat. "Kami tak akan bertentangan (dengan pusat)," ujarnya.
