TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat psikologi politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, mengatakan sikap keras dan kasar para pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa merupakan warisan dari tokoh partai. Menurut dia, sikap pemimpin akan ditiru pendukungnya. (Baca: Siapa M Taufik, Pengancam Ketua KPU?)
“Ada hipotesis untuk kesamaan karakter antara tokoh dan elite dengan pendukungnya,” kata Hamdi saat dihubungi, Selasa, 12 Agustus 2014. (Baca: Orator Kubu Prabowo Ancam Bunuh Ketua KPU)
Hamdi menilai selama ini Prabowo identik dengan karakter maskulin, tegas, dan keras. Hamdi juga menilai mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu telah menunjukkan kesan fasis dan totaliter. Sikap keras yang melekat pada Prabowo inilah, menurut Hamdi, yang juga ditiru oleh para pendukungnya. (Baca: Ketua Gerindra DKI Laporkan Ketua KPU Lagi)
Hamdi juga menyebutkan kekerasan verbal yang ditunjukkan pendukung Prabowo dalam beberapa kali unjuk rasa juga merupakan cerminan karakter partai. Selama ini tokoh partai sering menggunakan ancaman kekerasan sehingga diikuti pengikutnya. “Keras itu melekat pada Prabowo dan klop dengan para pemilihnya.” (Baca: Fadli Zon Juga Ingin Ketua KPU Ditangkap)
Sikap pendukung Prabowo-Hatta ini salah satunya ditunjukkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra DKI Jakarta M. Taufik. Dalam konferensi pers terkait dengan sidang sengketa perselisihan hasil penetapan pemilihan umum presiden, Ahad lalu, Taufik meminta kepolisian menangkap ketua Komisi Pemilihan Umum(KPU) Husni Kamil Manik karena merasa pemilu presiden penuh kecurangan. "Jika Kepolisian tidak menangkap, kami yang akan tangkap," ujar Taufik.
Rencana Taufik menangkap Husni ini juga diikuti sejumlah pendukungnya. Kemarin, massa pendukung Prabowo-Hatta yang berdemontrasi di depan gedung MK juga menyuarakan hal sama. Salah seorang orator yang berdiri di depan massa mengancam akan menghilangkan nyawa Husni. “Kalau perlu, Husni Kamil Manik kami bawa, adili bersama. Kami bunuh," kata orator itu. Para pendukung Prabowo-Hatta menyambut orasi itu. "Bunuh!" teriak massa. (Baca: Diancam Mau Diculik, Ketua KPU: Untuk Apa?).
IRA GUSLINA SUFA
Berita Lainnya:
5 Hal Kontroversial tentang Syahrini
Benarkah Megawati Ikut Memilih Tim Transisi?
Dua Bulan Diculik ISIS, Bocah Ini Berhasil Kabur
Ini Jawaban Jokowi soal Tudingan Terhadap Rini
Berita terkait
KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan
57 hari lalu
Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah
Baca SelengkapnyaPolitikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming
13 Februari 2024
Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.
Baca SelengkapnyaCara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya
18 Januari 2024
Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.
Baca SelengkapnyaKPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres
16 Oktober 2023
KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.
Baca SelengkapnyaKPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024
7 Agustus 2023
KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)
Baca SelengkapnyaKPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu
15 Mei 2023
Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.
Baca SelengkapnyaPendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka
11 Februari 2023
Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.
Baca SelengkapnyaDebus Omnibus
8 Januari 2023
Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.
Baca SelengkapnyaKPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan
29 Desember 2022
Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.
Baca SelengkapnyaWaswas Nilai Tukar Rupiah
14 Desember 2022
Nilai tukar rupiah diperkirakan terus melemah hingga tahun depan.
Baca Selengkapnya