Massa Prabowo Picu Kemacetan di Sekitar Gedung MK  

Reporter

Senin, 11 Agustus 2014 11:04 WIB

Massa pendukung membawa gambar Capres-Cawapres Prabowo-Hatta saat menggelar aksi dukungan pada sidang perdana gugatan Pilpres di depan Gedung MK, Jakarta, 6 Agustus 2014. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Ribuan massa pendukung Prabowo Soebianto-Hatta Rajasa saat ini terlihat memadati area di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Aksi mereka menyebabkan kemacetan di sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat. Meski demikian, polisi belum melakukan pengalihan arus lalu-lintas.

"Untuk (kepentingan) pengalihan arus, polisi masih akan melihat situasi," Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto kepada Tempo, Senin, 11 Agustus 2014.

Rikwanto mengatakan penentuan pengalihan akan diterapkan jika jalan di depan MK sudah tidak memungkinkan untuk dilintasi kendaraan."Ada petugas yang akan mengatur."

Namun, Rikwanto tetap mengimbau masyarakat untuk menghindari ruas Jalan Medan Merdeka Barat dan memilih rute alternatif.

Hari ini Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang permohonan perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang diajukan Prabowo-Hatta. Agendanya adalah mendengarkan saksi-saksi. Masing-masing 25 saksi dari pemohon, termohon, dan serta terkait.

Pantauan Tempo, penumpukan terjadi di Jalan Medan Merdeka Barat menuju arah Harmoni. Adapun arus jalan menuju MH Thamrin tampak lancar. Hal itu disebabkan ribuan massa pendukung Prabowo-Hatta memenuhi ruas jalan di depan gedung Mahkamah Konstitusi.

Sepanjang jalan di depan MK hanya disediakan satu jalur untuk kendaraan melintas lantaran dipenuhi massa. Kepadatan massa pendukung Praboo-Hatta tidak hanya mengakibatkan kemacetan pada kendaraan pribadi, bahkan juga membuat perlintasan Transjakarta ikut tersendat.


NURIMAN JAYABUANA

Baca juga:
Warga Solo Hapus Mural Bergambar Bendera ISIS
KPK Periksa Ajudan Bupati Karawang
Agnes Mo dan Siwon Super Junior Saling Merindu
OPM Serang Konvoi Brimob di Papua


Berita terkait

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

22 jam lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

1 hari lalu

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

Revisi UU MK tak hanya menjadi ancaman bagi independensi lembaga peradilan, namun ancaman yang sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

1 hari lalu

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?

Baca Selengkapnya

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

1 hari lalu

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

MK hanya membolehkan para pihak menghadirkan lima orang saksi dan satu ahli dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

1 hari lalu

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

Mahkamah Konstitusi menanggapi perubahan keempat revisi UU MK yang baru saja disepakati pemerintah dan DPR.

Baca Selengkapnya

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

1 hari lalu

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

Perencanaan perubahan keempat UU MK tidak terdaftar dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional alias Prolegnas 2020-2024.

Baca Selengkapnya

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

1 hari lalu

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

Salah satu substansi perubahan keempat UU MK yang disoroti oleh PSHK adalah Pasal 87. Mengatur perlunya persetujuan lembaga pengusul hakim konstitusi.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

2 hari lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

Dalam Revisi UU Kementerian Negara, tim ahli mengusulkan agar jumlah kementerian negara ditetapkan sesuai kebutuhan presiden.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

2 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

2 hari lalu

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

Mantan Menko Polhukam, Mahfud Md, mengungkapkan bahwa revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi mengganggu independensi hakim.

Baca Selengkapnya