Nelayan angkut jerigen yang diisi solar untuk dikirimkan ke kapal nelayan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Diesel Nelayan, Kampung Nelayan Cilincing, Jakarta Utara, 5 Agustus 2014. Alokasi solar bersubsidi dikhususkan untuk kapal nelayan dibawah 30 gross ton terhitung 4 Agustus 2014. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Kupang - Nelayan di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), memprotes kebijakan pemerintah yang membatasi pembelian solar, termasuk bagi nelayan. Pembatasan itu dinilai sangat merugikan nelayan. (Baca: Solar untuk Nelayan Dihemat 140 Ribu Kiloliter)
"Pembatasan solar sangat memberatkan nelayan. Jadi, kalau bisa, khusus nelayan kapan saja tersedia solar," kata Sekretaris Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) NTT Wam Nurdin kepada Tempo, Senin, 11 Agustus 2014.
Menurut Wam Nurdin, selama ini solar yang dialokasikan bagi nelayan ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) di wilayah sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan mereka. "Apalagi dengan pembatasan ini akan lebih sulit lagi mendapatkan Solar," katanya. (Berita sebelumnya: Solar Nelayan Dikurangi, Menteri Cicip Protes)
Dia mengatakan kuota solar bersubsidi bagi nelayan di NTT selama setahun hanya sebanyak 1,6 juta kiloliter. Namun, dengan jumlah kapal nelayan yang beroperasi di NTT sebanyak 9.000 kapal, jumlah itu dinilai sangat kurang. "Idealnya kuota BBM bagi nelayan mencapai 2 juta kiloliter," kata Wam.
Dari 9.000 kapal nelayan di NTT, kapal dengan bobot mati di bawah 5 gros ton ada 5.000 unit, 10 GT mencapai 3.000 kapal, sedangkan 10-20 GT mencapai 900 unit. Karena itu, dia berharap pembatasan BBM tidak berlaku bagi nelayan di daerah itu.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Abraham Maulaka mengatakan telah mengantisipasi kebijakan pemerintah membatasi pembelian BBM bagi nelayan dengan membangun SPBN bagi nelayan. "Kami akan bangun tambah SPBN bagi nelayan," katanya. (Baca juga: Nelayan Tegal Malah Minta Subsidi Solar Dihapus)
